Hakim MK Minta Istilah Pemilukada Tak Digunakan Lagi, Begini Alasannya

Hakim Mahkamah Konstitusi meminta penggugat sengketa Pilkada tidak menggunakan istilah Pemilukada saat mengajukan gugatannya. Begini alasannya!

Hakim MK Minta Istilah Pemilukada Tak Digunakan Lagi, Begini Alasannya
Tribunnews.com/Rizal Bomantama
Ketua Majelis Hakim Suhartoyo dan hakim anghota I Gede Palguna serta Saldi Isra memimpin sidang perdana permohonan uji materi UU MD3 oleh tiga pemohon di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (8/3/2018) 

TRIBUNBATAM.ID, JAKARTA-Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna meminta para pemohon sengketa hasil Pilkada tidak menggunakan lagi istilah “Pemilukada” saat mengajukan gugatan ke MK.

Hal itu disampaikannya saat memimpin sidang perdana gugatan hasil Pilkada Walikota Makassar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (27/7/2018).

“Istilah Pemilukada sudah tidak ada, saya minta jangan digunakan lagi,” ungkapnya.

Baca: Ditantang Menkumham Bersihkan Lapas Sukamiskin, Tejo Herwanto Ganti Semua Pejabat Lapas

Baca: Heboh Sel Palsu di Lapas Sukamiskin, Di Penjara Ini Sidak Temukan Dua Karung Ganja dan 19 PSK

Baca: Inilah Wujud Rumah Mewah Inneke yang Digeledah KPK, Hanya Berjarak 1,3 KM dari Lapas Sukamiskin

Baca: Inilah Kisah Mata Hari, Mata-mata Cantik Keturunan Jawa yang Mengguncang Eropa!

Ia menjelaskan bahwa istilah Pemilukada tak digunakan lagi sejak dikeluarkannya Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013.

Menurutnya istilah Pemilukada itu menyamakan proses Pilkada dengan Pemilu nasional untuk pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden.

Ketua Majelis Hakim Suhartoyo dan hakim anghota I Gede Palguna serta Saldi Isra memimpin sidang perdana permohonan uji materi UU MD3 oleh tiga pemohon di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (8/3/2018)
Ketua Majelis Hakim Suhartoyo dan hakim anghota I Gede Palguna serta Saldi Isra memimpin sidang perdana permohonan uji materi UU MD3 oleh tiga pemohon di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (8/3/2018) (Tribunnews.com/Rizal Bomantama)

Karena dua proses itu juga dibedakan melalui masing-masing undang-undang yaitu Pemilu diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 dan Pilkada diatur dalam UU No 10 Tahun 2016.

“Kami sarankan istilah tak dipahami dan digunakan seperti dulu, karena membedakan dua hal itu menjadi kewenangan konstruksional MK sejak putusan No 97 Tahun 2013,” katanya. (*)

Editor: Agoes Sumarwah
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved