OJK akan Izinkan Fintech Asing Beroperasi di Indonesia Asalkan Memenuhi Sederet Syarat Ini

OJK bakal membuka kesempatan penyelenggaran layanan fintech peer to peer (P2P) lending dari luar negeri untuk beroperasi di Indonesia.

OJK akan Izinkan Fintech Asing Beroperasi di Indonesia Asalkan Memenuhi Sederet Syarat Ini
KONTAN
Bisnis Fintech 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal membuka kesempatan penyelenggaran layanan fintech peer to peer (P2P) lending dari luar negeri untuk beroperasi di Indonesia.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing setelah timnya berhasil menyisir 227 fintech ilegal di Indonesia.

Dari penyisiran itu ditemukan bahwa mayoritas perusahaan lending itu dari Cina.

Mereka diminta mengajukan izin ke OJK jika ingin beroperasi resmi di Indonesia.

Sesuai dengan peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, bahwa setiap penyelenggara bisnis pinjam meminjam online wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK

Lalu, bagaimana pengajuan izin fintech asing?

“Fintech asing bisa mendaftarkan izin di sini asalkan mempunyai badan hukum. Dari aturan OJK, perusahaan yang mau beroperasi harus memiliki saham asing 85 persen dan 15 persen lokal,” kata Tongam di Jakarta, Jumat (27/7/2018).

Aturan itu termuat dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 terkait Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam pasal 3 menyebutkan, bahwa penyelenggara atau badan hukum asing maksimal mempunyai saham perusahaan sebesar 85 persen.

Baca: Bisnis Fintech Kian Mengancam, Perbankan Siapkan Dana Triliunan Rupiah. Untuk Apa?

Baca: Lima Tahun Ke Depan Fungsi Bank Bisa Digantikan Fintech

Baca: Mesin ATM Nirkabel Jadi Solusi Fintech di Indonesia

Selain itu, penyelenggara asing berbentuk perseroan terbatas maupun koperasi wajib menyetorkan modal minimal Rp 1 miliar di saat pendaftaran.

Halaman
12
Editor: Sri Murni
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved