Dilarang Pungut Biaya Transaksi Kartu Debit dan Kredit atau BI akan Tarik Mesin EDC

Jika tetap dilakukan pungutan, mesin EDC akan ditarik, serta perbankan atau toko usaha akan dikenakan teguran dan sanksi.

Dilarang Pungut Biaya Transaksi Kartu Debit dan Kredit atau BI akan Tarik Mesin EDC
IndiaMART
Ilustrasi mesin EDC 

TRIBUNBATAM.id, SEMARANG – Sejumlah warga di Kota Semarang, Jawa Tengah mengeluhkan adanya biaya tambahan atau surcharge kepada konsumen yang hendak membeli sesuatu di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Semarang.

Biaya tambahan ditemukan ketika transaksi dilakukan secara nontunai melalui mesin electronic data capture ( EDC) atau mesin gesek.

Bank Indonesia meminta para pelaku usaha tidak memungut biaya tambahan kepada konsumennya, baik menggunakan kartu debet maupun kartu kredit.

Jika tetap dilakukan pungutan, mesin EDC akan ditarik, serta perbankan atau toko usaha akan dikenakan teguran dan sanksi.

“Kita terus pantau dan monitor. Kalau kayak kartu kredit itu tidak perlu surcharge sebenarnya. Kita akan berikan teguran kepada perbankannya dan merchant-nya sebagai mitranya, kalau ketahuan masih mengenakan surcharge kepada konsumen,” kata Kepala BI perwakilan Jawa Tengah, Hamid Ponco Wibowo, Rabu (1/8/2018).

Ponco mengatakan, kalangan usaha tidak diperbolehkan menarik biaya tambahan dari konsumen yang hendak membeli produk.

Baca: Kontrak Pekerja Kerap Bermasalah, Disnaker Anambas Minta Medco Memediasi

Baca: Salurkan Bansos di Wamena, BNI Bakal Gunakan EDC Berbasis Android. Apa Kelebihannya?

Baca: Bakal Integrasi 50 Ribu Mesin EDC Tahun Ini, Ini Kendala yang Dihadapi Himbara

Pihaknya juga mendengar bahwa pemilik usaha ada yang mengenakan biaya tambahan 1,5 persen hingga 2 persen kepada konsumen yang berbelanja.

Ia minta agar pungutan itu dihentikan.

“Secara aturan mereka tidak bisa surchange lagi, kita akan pantau terus,” tambahnya.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 dan diubah PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), surcharge merupakan tindakan ilegal.

Penerbit kartu wajib menghentikan kerja sama dengan toko yang merugikan pemegang maupun penerbit kartu kredit.

Ponco berharap pihak perbankan ikut melakukan sosialisasi terkait aturan tersebut.

Ia tidak ingin mitra perbankan justru merugikan konsumen ketika melakukan transaksi secara nontunai.

“Mestinya bank juga harus aktif memberikan sosialisasi kepada mitranya bahwa surcharge itu ilegal. Jumlah sekarang ini tentunya sudah tidak sebanyak kayak dulu, karena kalau bank masih mengenakan surcharge itu justru akan merugikan pihak perbankan," tambahnya. (kompas.com/Kontributor Semarang, Nazar Nurdin)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jika Ada Pungutan, BI Ancam Cabut Mesin EDC di Tempat-tempat Usaha"

Editor: Sri Murni
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help