Banyak Muncul Baliho Caleg. Bawaslu Ingatkan Belum Waktu Kampanye

Wajah calon-calon legislatif kini mulai banyak terlihat di baliho-baliho di pinggir jalan

Banyak Muncul Baliho Caleg. Bawaslu Ingatkan Belum Waktu Kampanye
TRIBUNBATAM/DEWANGGA
Pengumuman Daftar Caleg Sementara di KPU Batam 

TRIBUNBATAM.id, BATAM- Pemilu 2019 semakin dekat. Wajah calon-calon legislatif yang bakal bertarung pun, baik untuk tingkat kota/kabupaten atau provinsi, bahkan pusat, kini mulai banyak terlihat di baliho-baliho di pinggir jalan.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepri, Said Abdullah Dahlawi mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan hal itu. Sepanjang tidak ada muatan simbol-simbol atau apapun terkait partai di dalam publikasinya. Seperti logo partai, nama partai, dan nomor urut partai.

"Siapapun boleh saja tampil sekarang. Asal wajah orangnya saja, tanpa jabatan, embel-embel pengurus partai. Kita melihat dari konteks isinya. Karena mereka delegasi partai politik itu, sekarang statusnya masih daftar calon sementara, belum daftar calon tetap untuk peserta pemilu. Mereka belum memiliki legitimasi mewakili partainya," kata Said kepada Tribun, Rabu (15/8/2018).

Baca: Masyarakat Harus Berperan Tangkal Radikalisme, BNPT dan FKPT Gelar Penyuluhan

Baca: Pejabat Pemko Batam Mulai Ketar Ketir Segera Dirotasi. Ini Penyebabnya!

Baca: Disdukcapil Karimun Kerjasama dengan Sekolah

Kapan caleg itu bisa memunculkan dirinya secara terang-terangan? Ada waktunya, yakni saat jadwal kampanye yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tiba. Said mengatakan, menurut jadwal, kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon presiden dan wakil presiden baru bisa dilakukan mulai 23 September 2018-13 April 2019.

"Kalau sekarang dia memunculkan logo partai, dan lainnya, itu kan berkampanye di luar jadwal namanya," ujarnya.

Meski sudah ada jadwal kampanye nantinya, Said mengatakan, tetap ada rambu-rambu yang mesti diikuti setiap caleg maupun partai, peserta pemilu.

"Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Said.

Termasuk juga melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain.

Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat, mengganggu ketertiban umum, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain. Peserta pemilu dilarang merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu.

"Dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan," ujarnya.

Selain itu juga dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. (wie)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved