BATAM TERKINI

Sejak SD, Siswa di Kepri Harus Dikasih Tahu Apa Itu Narkoba. Ini Alasannya!

Ancaman bahaya narkoba makin mengkhawatirkan, sehingga pengetahuan tentang bahaya narkoba harus diberikan sedini mungkin.

Sejak SD, Siswa di Kepri Harus Dikasih Tahu Apa Itu Narkoba. Ini Alasannya!
TRIBUNNEWS.COM
Ilustrasi 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Kepala BNNP Kepri Brigjen Pol Richard Nainggolan, meminta seluruh kabupaten/kota di Kepri agar memasukan kurikulum bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza).

"Kurikulum kami minta sejak SD, SMP, SMA dan bahkan perguruan tinggi. Saya rasa, hal ini sangat efektif menekan penggunaan narkoba di daerah kita," kata Richard Nainggolan Kamis (16/8/2018) kemaren.

Dari tujuh kabupaten/kota yang ada di Kepri hanya dua daerah yang sudah menandatangani kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan BNNP, kurikulum bahaya Napza dimasukkan menjadi bahan ajar di sekolah. Pertama Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan.

Baca: Hilangnya Plat Baja Sisa Proyek Dompak, Berbuntut Aksi Saling Lapor ke Polda Kepri

Baca: Usung Tema Tempo Dulu, Warga Kavling Melati Sagulung Ajak Kambing Upacara

Baca: Pernah Bawa Bendera Pusaka, Ki Jaga Raksa Bukan Kereta Kencana Biasa. Ada Kisah Mistis Melingkupinya

"Tentu kami harapkan memang secara nasional melalui kementerian. Tapi hal itu kebijakan teratas. Untuk di daerah, silakan dimulai. Apa lagi Kepri ini darurat penyalahgunaan narkotika," tambahnya.

Pihaknya menambahkan, memasukkan infot bahaya narkoba ke dalam kurikulum seharusnya bukan hanya kebijakannya karena kepala BNNP Kepri. ''Tapi hal ini amanah undang-undang," tuturnya.

Hal itu amanah pasal 60 ayat 2 huruf c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang berbunyi, mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas.

Richard juga mengharapkan, Peraturan Gubernur (Pergub) Kepri soal penanganan Napza segera turun. ''Dan bisa dibuat di kabupaten/kota. Kami rasa ini juga inovatif memberantas narkotika,'' katanya. (*)

Penulis: Leo Halawa
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help