Akali Bea Masuk, Importir Banyak Kirim Barang Berkali-kali Kecilkan Nilai. Pakai Jasa Ekspedisi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengungkapkan pihaknya mendapati ada modus impor barang melalui jasa ekspedisi

Akali Bea Masuk, Importir Banyak Kirim Barang Berkali-kali Kecilkan Nilai. Pakai Jasa Ekspedisi
KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi 

TRIBUNBATAM.ID, TANGERANG-Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengungkapkan pihaknya mendapati ada modus impor barang melalui jasa kiriman atau ekspedisi yang mengakali aturan de minimus value agar bebas bea masuk.

De minimus value merupakan pembebasan nilai bea masuk atau nilai cukai dengan batas tertentu atas barang impor, di mana dalam hal ini batasnya adalah 100 dollar AS.

Baca: Kisah-kisah Tak Terungkap! Inilah 7 Cerita Paspampres Kawal Presiden RI, dari Soekarno hingga Jokowi

Baca: Dilempar Belati hingga Diburu Sniper, Rhoma Irama Blak-blakan Pengalamannya 4 Kali Hampir Dibunuh

Baca: Inilah 5 Fakta Kasus Pungli SIM yang Menjerat Kapolres Kediri, Segini Setoran Punglinya Per Minggu

Baca: Kabarnya Penerimaaan CPNS Akhir Agustus, Termasuk di Kepri. Begini Jawaban BKD Pemprov

"Kami sekarang menemukan data ada beberapa importir atau buyer di Indonesia yang menghindari pengenaan bea masuk dan pajak impor dengan memanfaatkan fasilitas de minimus,

padahal sebenarnya barang-barang yang dibeli di atas 100 dollar AS," kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi melalui konferensi pers di kantor Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (23/8/2018).

Heru mencontohkan, nilai barang yang dibeli dan diimpor masuk ke Indonesia sebesar 1.000 dollar AS, maka barang tersebut seharusnya dikenakan bea masuk.

Namun, oknum yang mengakali aturan itu melakukan pemisahan sehingga pengiriman dilakukan beberapa kali dengan membagi nilai barang tersebut.

"Misalnya beli barang 1.000 dollar AS, di-split jadi 11 pembelian atau transaksi. Ini akan kami koreksi sehingga mereka tidak boleh lagi splitting seperti ini," tutur Heru.

Menurut Heru, modus seperti itu tidak hanya ada di Indonesia, melainkan dilakukan oleh oknum di hampir seluruh negara di dunia.

Dari hal tersebut, Heru memastikan pihaknya segera membuat dan meluncurkan aturan agar barang yang dibeli atau impor tidak boleh splitting atau didatangkan secara terpisah lagi.

"(Aturan) ini untuk melindungi industri dalam negeri yang selama ini menjual barang serupa dan bayar pajak," ujar Heru. (*)

Editor: Agoes Sumarwah
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help