Karimun Terkini

Bupati Karimun Tunda Edaran Vaksin Campak dan Rubella

Pemerintah Kabupaten Karimun melakukan penundaan kelanjutan program vaksinasi, Imunisasi Measles/Campak dan Rubella (MR) ke sekolah-sekolah.

Bupati Karimun Tunda Edaran Vaksin Campak dan Rubella
tribun batam
foto ilustrasi. Imunisasi Campak dan MR di SDN 006 Sekupang, Batam, Senin (6/8/2018). 

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Pemerintah Kabupaten Karimun melakukan penundaan kelanjutan program vaksinasi, Imunisasi Measles/Campak dan Rubella (MR) ke sekolah-sekolah.

Hal ini dikarenakan adanya pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat di media nasional mengenai belum adanya kepastian halal dari vaksin tersebut.

Baca: Ratusan Murid SDN 006 Tiban Ikut Imunisasi Campak dan MR, Sebagian Orangtua Menolak

Baca: Hari Ini Murid-Murid di Sejumlah Sekolah Kepri Mulai Dapatkan Imunisasi Campak dan Rubella

Baca: MUI Kepri Keluarkan Edaran Penundaan Vaksin Campak dan Rubella Sampai Ada Sertifikat Halal

"Ada surat dari Gubernur dan Menteri Nalam Negeri itu dilaksanakan. Tetapi di media Sekjen MUI menyampaikan vaksin ini ada mengandung hal yang menurut agama Islam tidak memiliki kehalalan," kata Bupati Karimun, Aunur Rafiq.

Dengan adanya pernyataan dari MUI Pusat tersebut, Rafiq mengatakan pada saat ini Pemerintah Daerah tidak memaksakan masyarakat untuk mengimunisasi MR anak-anaknya.

Meskipun program imunisasi MR tidak dilaksanakan seperti yang diinginkan sebelumnya, namun bagi yang tetap mau memberikan anaknya vaksin MR, puskesmas-puskesmas masih memberikan layanan. Karena saat ini vaksin MR masih menjadi satu-satunya tindakan perventif yang ada.

"Tapi saya imbau pada masyarakat yang memang memahami dan mau tentang (vaksin MR) ini silahkan. Jika tidak mau karena alasan akidah maka kita tidak boleh paksakan. Dan pernyataan MUI pusat menjadi rujukan," papar Rafiq.

Rafiq menyebutkan Pemerintah Daerah telah melakukan rapat sementara dengan Dinas Kesehatan. Selanjutnya Pemerintah juga akan membahas hal ini dengan MUI Kabupaten Karimun.

"Edaran ditunda. Kita belum ada mengeluarkan instruksi (lanjutan). Kita masih akan rapat dulu dengan MUI Kabupaten. Kita juga sambil menunggu. Kita tidak ingin buat kebijakan tapi melanggar hak-ham orang lain beribdah dan melanggar akidah," paparnya. (*)

Penulis: Elhadif Putra
Editor: Ucu Rahman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help