PEMILU 2019

Masyarakat Bisa Lapor Langsung Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Batam Akan Siapkan Call Center

"Untuk saat ini, call center masih dipersiapkan, dan ini menjadi PR Bawaslu. Kita akan siapkan nomor khusus pengaduan",katanya,

Masyarakat Bisa Lapor Langsung Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Batam Akan Siapkan Call Center
TRIBUNBATAM/ENDRA KAPUTRA
Komisioner Bawaslu Kota Batam Kordiv Pencegahan dan Hubungan Masyarakat dan Lembaga, Nopialdi, Senin (27/8/2018). 

TRIBUNBATAM.id, BATAM-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam akan membuat call center pengaduan pelanggaran dalam proses pemilu.

Call center ini sendiri bertujuan agar Bawaslu bisa menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk. Meskipun sejauh ini belum ada ditemukan pelanggaran, diharapkan Call Center ini dapat memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

Kordinator Divisi Pencegahan, Humas dan Kelembagaan Bawaslu Batam, Nopialdi, mengatakan, Call Center memang selalu ada dalam periode-periode sebelumnya.

"Untuk saat ini, call center masih dipersiapkan, dan ini menjadi PR Bawaslu. Kita akan siapkan nomor khusus pengaduan",katanya, Senin (27/8/2018) saat di hubungi TribunBatam.id

Disampaikanya, dalam pengaduan nantinya, diharapkan pelapor bisa melaporkan fakta-fakta di lapangan. Selain itu, laporan yang akan diproses menyertakan bukti-bukti.

"Bukti tersebut baik berupa rekaman suara, foto, dan video. Itu menjadi bukti yang kokoh dan bisa dipertanggung jawabkan," sebutnya.

Baca: Mau Dampak Virus Campak dan Rubella. Tjetjep : Lihatlah Anak-anak SLB

Baca: Perkenalkan Diri Silahkan, Tapi Tidak Bawa Embel-embel Parpol. Bawaslu Batam Kunjungi Tribun Batam

Baca: BP Batam Promosikan Penyimpanan Data Center Sampai ke Bali

Masih Nopialdi, kepada pelapor pun. Bawaslu akan merahasiakan identitas yang sudah dijamin undangan-undangan. Selain itu, Bawaslu Batam juga tengah berkordinasi dengan Bawaslu Pusat, mengenai pergerakan pengenalan caleg di media sosial sebelum tanggal yang ditentukan.

"Apakah hal ini masuk dalam pelanggaran, dan apa saja pelanggaran yang dikategorikan. Kita menunggu arahan pusat. Kalau untuk APK (Alat Peraga Kampanye) kan sudah jelas, dilarang mencantumkan logo partai dan nomor partai," jelasnya.

Ia pun mengingatkan, bagi incumbent yang sedang dalam masa reses, kunjungan, dan agenda yang melibatkan dirinya sebagai DPRD saat ini, juga dilarang menyisipkan kampanye didalamnya.

"Kalau ditemukan pelanggaran, akan terkena sanksi pidana sesuai Undang-undang Nomor 7 tahun 2017. Satu tahun penjara dan denda Rp 12 Juta," tegasnya mengingatkan. (dra)

Penulis: Endra Kaputra
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved