KEPRI TERKINI

Anggaran Swakelola di Pemprov Kepri Capai 1 Triliun, Proyek Guindam Jadi Sorotan

Tekanan dari anggota DPRD Kepri untuk mengakomodir sejumlah proyek pokok-pokok pikiran mereka di APBD Murni dan Perubahan 2018

Anggaran Swakelola di Pemprov Kepri Capai 1 Triliun, Proyek Guindam Jadi Sorotan
TRIBUNBATAM
Huzrin Hood 

Atas dasar sejumlah permasalah ini tegas Huzrin, Ormas Majelis Rakyat Kepulauan Riau (MRKR) dan Kepri Corruption Wach (KCW) Kepri menyatakan, bahwa pembahasan dan pengesahan dan pelaksanaan APBD murni dan Perubahan APBD 2018 Provinsi Kepri, tidak sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 33 Tahun 2017 tentang pedoman pembahasan APBD dan perubahan APBD 2018.

"Kami meminta Mendagri, DPR, Pemerintah Provinsi Kepri dan DPRD Provinsi Kepri agar, meninjau dan mengevaluasi APBD Murni dan Perubahan APBD 2018 Provinsi Kepri," tegas Huzrin.

Menurut Huzrin, pembahasan APBD Murni dan Perubahan APBD 2018 Kepri dilaksanakan secara terbuka sesuai UU Keterbukaan Informasi serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017, tentang Pedoman Pembahasan APBD.

Penghitungan anggaran harus dilakukan secara cermat, estimasi perolehan pendapatan daerah berdasarkan sektor pajak dan retribusi secara riil, sesuai dengan aturan UU yang berlaku, sebagai dasar pembiayaan sejumlah kegiatan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat..

"Pembahasan dan pengesahan APBD Murni dan Perubahan harus tepat waktu dan fokus pada pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi di daerah di seluruh Kepri," kritik Huzrin.

Dia meminta agar pemerintah dan DPRD Kepri, agar lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran disetiap kegiatan yang diprogramkan pemerintah, sebagai wujud penghematan serta efektifitas pengalokasian anggaran untuk pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat Kepri.

Pemerintah dan DPRD Kepri juga diminta agar menghentikan atau menunda anggaran APBD pada sejumlah kegiatan mega proyek. Karena itu akan menguras anggaran dan merugikan masyarakat.

"Anggaran untuk mega proyek itu harus dicari pemerintah dari APBN atau pihak swasta lainya," usul Huzrin.

Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah sempat menjawab terkait pengerahan anggaran untuk mega proyek Gurindam 12. Dia menilai, Pemprov Kepri mengambil kebijakan untuk menunda beberapa kegiatan rutin untuk tahun depan. Tujuannya adalah menjaga kas daerah agar tetap tersedia untuk pelaksanaan proyek-proyek pada awal 2019 nanti.

"Jadi tidak benar, semua anggaran dikerahkan untuk proyek Gurindam 12," tegas Arif. (tom)

Penulis: Thom Limahekin
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help