Pemilu 2019

Maju DPD, Kader Parpol Harus Mundur dari Kepengurusan Partai. Begini Penjelasan KPU Kepri

Selain surat pernyataan pengunduran diri sebagai pengurus partai politik juga surat parpol yang menyatakan bacalon telah mundur pengurus

Maju DPD, Kader Parpol Harus Mundur dari Kepengurusan Partai. Begini Penjelasan KPU Kepri
tribunbatam/thom limahekin
Suasana sosialisasi KPU Kepri 

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG-Tiga bakal calon DPD RI dari Kepri harus memasukkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai pengurus partai politik kepada KPU Kepri.

Anggota KPU Kepri sekaligus ketua Divisi Hukum, Widiyono Agung S mengatakan ketiga Bacalon tersebut adalah Alfin (Ketua DPC PKS Kota Tanjungpinang), Dharma Setiawan (Ketua DPC PAN Kota Tanjungpinang) dan Surya Makmur Nasution (Waka DPD Partai Demokrat Provinsi Kepri).

Baca: Kematian Pengusaha Tenda Hebohkan Tanjungpinang, Rasyid Masih Kerabat Sekda Tanjungpinang

Baca: Beginilah 3 Cara Mudah Mengusir Plak Gigi, Termasuk Berkumur Dengan Garam

Baca: Bahan Mudah Dicari, Beginilah Cara Bikin 3 Ramuan Alami Penghilang Sakit Asam Urat

Baca: Inilah 6 Penyanyi Tanah Air Pengisi Acara Penutupan Asian Games 2018, Ada Siti Badriah

Jika surat pernyataan pengunduran diri dan surat keputusan dari partai politik tersebut tidak disampaikan kepada KPU Kepri sesuai tanggal yang ditetapkan,

maka bakal calon DPD dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan namanya tidak dicantumkan dalan DCS anggota DPD atau DCT anggota DPD.

Selain surat pernyataan pengunduran diri sebagai pengurus partai politik diterbitkannya juga surat keputusan partai politik bahwa yang bersangkutan

telah mundur dari kepengurusan partai politik paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT anggota DPD, yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 19 September 2018.

"Maka disampaikan dengan jelas dan tegas bahwa paling lambat satu hari sebelum penetapan DCS anggota DPD harus menyerahkan surat pengunduran diri kepada KPU Kepri yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 30 Agustus 2018," ungkap Widiyono kepada TRIBUNBATAM.id, Kamis (30/8/2018) siang.

Suasana sosialisasi KPU Kepri
Suasana sosialisasi KPU Kepri (tribunbatam/thom limahekin)

Menurut Widiyono, syarat pencalonan di atas masih berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 30/PUU-XVI/2018 yang diundangkan pada tanggal 23 Juli 2018,

dan diundangkan dalam Peraturan KPU no. 26 tahun 2018 pada tanggal 9 Agustus 2018, serta secara formal disampaikan pada LO Bacalon DPD Prov Kepri pada tg 27 Agustus 2018,

oleh Devisi Hukum KPU Kepri Widiyono Agung S di Kantor KPU Prov Kepri, mengatakan: Sesuai ketentuan pasal 60A ayat (5) dan ayat (6) Peraturan KPU nomor 26 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU nomor 14 tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD.

Halaman
12
Penulis: Thom Limahekin
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help