OTT KPK

Tak Cukup Bukti, KPK Lepaskan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan

Selain Marsuddin dan Wahyu, KPK juga melepaskan hakim PN Medan Sontan Merauke Sinaga dan panitera pengganti PN Medan Oloan Sirait

Tak Cukup Bukti, KPK Lepaskan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan
Kompas.com/Abba Ngabalin
KPK menggelar konfverensi pers bersama Mahkamah Agung terkait suap di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - KPK melepaskan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan Marsuddin Nainggolan dan Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo.

Keduanya sempat ikut diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa (28/8/2018) kemarin hingga Selasa (28/8/2018) tengah malam.

Namun keduanya tidak turut ditetapkan sebagai tersangka di kasus‎ suap pengurusan perkara tindak pidana korupsi.

Baca: KPK Tangkap Eks Hakim PN Batam Terkait Suap Peradilan di Medan

Baca: Ketua PN Medan Pukul Kamera Wartawan saat Diboyong KPK ke Jakarta: Kurang Jelas Wajahku?

Baca: Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Medan Resmi Tersangka

Selain Marsuddin dan Wahyu, KPK juga melepaskan hakim PN Medan Sontan Merauke Sinaga dan panitera pengganti PN Medan Oloan Sirait.

Keempatnya tidak turut ditetapkan sebagai tersangka meski ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) kemarin di Medan, Sumatera Utara.

"Sampai 24 jam itu, kami belum menemukan ada alat bukti yang cukup kuat terhadap yang bersangkutan," ungkap Ketua KPK Agus Rahardjo, Rabu (29/8/2018) di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Setelah lewat dari 1x24 jam ketiga hakim dan seorang panitera pengganti itu dilepaskan, diperbolehkan pulang.

Sampai saat ini, kata Agus pihaknya baru menetapkan empat orang sebagai tersangka suap penanganan perkara korupsi.

Empat tersangka itu yakni hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Medan Merry Purba, panitera pengganti PN Medan Helpandi, Direktur PT Erni Putra Terari Tamin Sukardi, dan Hadi Setiawan selaku orang kepercayaan Tamin. Namun, Hadi saat ini belum tertangkap.

Merry diduga menerima suap sebesar 280 SGD ribu dari Tamin selaku terdakwa korupsi penjualan tanah yang masih berstatus aset negara.

Halaman
12
Editor: nandrson
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved