Siap-siap! Ditjen Pajak Sisir Wajib Pajak yang Tak Pernah Diperiksa Tiga Tahun Terakhir

WP yang belum pernah diperiksa ini bisa saja masuk dalam daftar sasaran prioritas penggalian potensi (DSP3) Ditjen Pajak

Siap-siap! Ditjen Pajak Sisir Wajib Pajak yang Tak Pernah Diperiksa Tiga Tahun Terakhir
via kontan.co.id
Ilustrasi 

TRIBUNBATAM.ID, JAKARTA-Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memasukkan Wajib Pajak (WP) yang selama tiga tahun belum pernah diperiksa dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak (all taxes) sebagai salah satu indikator ketidakpatuhan.

Artinya, WP yang belum pernah diperiksa ini bisa saja masuk dalam daftar sasaran prioritas penggalian potensi (DSP3) yang saat ini tengah disusun oleh Ditjen Pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, WP yang tidak pernah diperiksa ini menjadi salah satu indikator ketidakpatuhan karena pelaporan pajaknya masih belum pernah dilakukan pengujian sama sekali.

Baca: Satlantas Tanjungpinang Pamerkan Alat Canggih Rekonstruksi Lakalantas, Begini Kemampuannya

Baca: Pakai Rumus Khusus, Ilmuwan Rumania Ini Menangkan Lotre hingga 14 Kali. Begini Kisahnya

Baca: Jefferson Edri, Sosok di Balik Logo dan Maskot Asian Games 2018, Terinspirasi Filosofi Bung Karno

Baca: Jack Ma di Indonesia, Inilah Pesan Inspiratif Sang Manusia Rp570 Triliun untuk Anaknya

“Karena pelaporan pajaknya masih semata-mata self assessment yang belum pernah kami lakukan pengujian sehingga terdapat risiko ketidakpatuhan,” kata Hestu kepada KONTAN, Minggu (2/9/2018).

Meski begitu, mengingat ini hanya merupakan satu dari sekian banyak indikator ketidakpatuhan, tidak otomatis WP yang tidak pernah diperiksa akan langsung ditetapkan tidak patuh. Sebab, masih banyak indikator lainnya yang dilihat oleh Ditjen Pajak.

“Jadi, walaupun masuk dalam DSP3, apabila indikator lainnya negatif, misalnya Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR) atau lainnya bagus, dia bisa saja tidak masuk ke DSP3 dan tidak dilakukan pemeriksaan,” jelasnya.

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak yang dikutip KONTAN, indikasi ketidakpatuhan WP dibedakan antara WP yang dilakukan pemeriksaan oleh 35 UP2 Penentu Penerimaan dengan WP yang terdaftar pada KPP Pratama.

Adapun, indikator ketidakpatuhan WP pada KPP Pratama juga dibedakan lagi, yakni indikator ketidakpatuhan WP Orang Pribadi dan WP Badan. Ada tiga indikator ketidakpatuhan bagi WP OP.

Pertama, ketidakpatuhan pembayaran dan penyampaian SPT. Kedua, WP belum pernah dilakukan pemeriksaan secara all taxes selama tiga tahun terakhir. Ketiga, ketidaksesuaian antara profil SPT dengan beberapa aspek,

misalnya skala usaha WP, harta WP yang mencakup investasi, kepemilikan saham, dan lain-lain, gaya hidup WP, profil pinjaman WP, dan apabila terdapat hasil analisis Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDLP) dan/atau Center for Tax Analysis (CTA) untuk WP itu.

Ilustrasi
Ilustrasi ((THINKSTOCKS/WAVEBREAKMEDIA LTD))
Halaman
12
Editor: Agoes Sumarwah
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help