BATAM TERKINI

BP Batam Sosialisasi Tracking Sistem Fasilitas Pembebasan Cukai di Surabaya, IniTujuannya

Fasilitas pembebasan cukai itu diberikan hanya untuk kebutuhan Batam dan tidak boleh dikonsumsi keluar Batam

BP Batam Sosialisasi Tracking Sistem Fasilitas Pembebasan Cukai di Surabaya, IniTujuannya
TRIBUNBATAM/ISTIMEWA
BP Batam dalam kegiatan sosialisasi Tracking Sistem Fasilitas Pembebasan Cukai di Surabaya 

TRIBUNBATAM.id, BATAM-Direktorat Lalu Lintas Barang Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar sosialisasi monitoring pemasukan distribusi barang kena cukai melalui tracking sistem Sistem Informasi Keluar Masuk Barang (SIKMB) BP Batam, Senin (3/9/2018) di Hotel Bumi Surabaya, Surabaya.

Kegiatan ditujukan kepada perusahaan rokok dan minuman beralkohol (mikol) di sana.

Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Bambang Purwanto mengatakan, pihaknya akan mengoptimalkan fungsi dan peran tracking sistem yang dimiliki BP Batam.

"Dari hasil evaluasi realisasi produksi dan penjualan hingga Agustus, presentasinya masih rendah di bawah 50 persen. Hal ini karena masih belum patuhnya pelaku usaha untuk isi data di sistem," kata Bambang dalam rilis Humas BP Batam yang diterima Tribun.

BP Batam lanjutnya, sangat mengapresiasi pihak-pihak yang mentaati aturan dalam menjalankan usahanya di kawasan bebas Batam. Baik pabrikan, distributor, dan importir, khususnya di bidang produk mikol dan hasil tembakau (rokok) yang berada di Indonesia. Khususnya wilayah Jawa dan Bali.

"Kami juga komitmen memberikan inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan pelaku usaha baik keamanan, kepastian hukum dan utamanya pelayanan usaha berbasis online," ujarnya.

Baca: Usai dari Lombok, Jokowi Kumpulkan Menteri Ekonomi di Istana. Ada Apa?

Baca: Empat Hari Tayang, Film Wiro Sableng Berhasil Sedot 652 Ribu Penonton

Baca: Ular Piton Sepanjang 5 Meter Ditemukan Mati Kekenyangan, Warga Kaget saat Perut Ular Dibedah

Bambang menilai, dengan tracking sistem di SIKMB BP Batam, akan mempermudah dan mempercepat akses perizinan bagi pelaku usaha untuk kelancaran produksi dan perluasan usaha di Batam. Termasuk dalam hal penetapan kuota.

Pada kesempatan itu, Bambang juga mengimbau agar para pelaku usaha dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan pihaknya dan menekankan agar tidak melakukan kegiatan di luar aturan berlaku.

"Fasilitas pembebasan cukai itu diberikan hanya untuk kebutuhan Batam dan tidak boleh dikonsumsi keluar Batam atau dengan istilahnya merembes," kata Bambang.

Di tempat yang sama, Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam Tri Novianta Putra menilai, pembebasan fiskal di wilayah kawasan bebas Batam banyak dimanfaatkan perusahaan atau industri di wilayah Jawa. Utamanya Surabaya, Bali, Malang, Jawa Tengah dan sekitarnya.

Hal ini tentu menjadi perhatian BP Batam agar para pelaku usaha patuh terhadap implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017 tentang tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah diterapkan sebagai KPBPB dan pembebasan cukai.

"Kami hadir untuk memberikan sosialisasi tentang barang kena cukai dan tentu kemudahan sistem aplikasi mengenai tata cara penggunaan SIKMB dalam monitoring pemasukan dan distribusi barang kepada para perusahaan atau pabriknya," kata Novi. (*/wie)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help