KPK Tetapkan 22 Anggota DPRD Kota Malang Jadi Tersangka. Begini Kasus di Baliknya

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 sebagai tersangka

KPK Tetapkan 22 Anggota DPRD Kota Malang Jadi Tersangka. Begini Kasus di Baliknya
Tribunnews.com/ Dennis Destryawan
Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan 

TRIBUNBATAM.ID, JAKARTA-Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 sebagai tersangka.

Penetapan tersangka terhadap 22 anggota DPRD Malang tersebut terkait pengembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Malang.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan, penetapan 22 anggota DPRD Malang sebagai tersangka berdasarkan proses pengumpulan informasi, data, dan mencermati fakta persidangan dalam perkara tersebut.

Baca: Penyakit Asam Urat Dapat Disembuhkan Total? Begini Jawaban Ahlinya

Baca: Jack Ma di Indonesia, Inilah Pesan Inspiratif Sang Manusia Rp570 Triliun untuk Anaknya

Baca: Inilah Alasan Tim Nanggala, Intelijen Tempur Kopassus Sering Gunakan ‘Nama Wanita’ Sebagai Kode

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan dengan 22 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 sebagai tersangka," ujar Basaria di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (3/9/2018).

22 anggota DPRD Malang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Arief Hermanto (PDI-P), Teguh Mulyono (PDI-P), Mulyanto (PKB), Choeroel Anwar (Golkar), Suparno (Gerindra), Imam Ghozali (Hanura), Moh Fadli (NasDem), Asia Iriani (PPP), Indra Tjahyono (Demokrat), Een Ambarsari (Gerindra).

Kemudian, Bambang Triyoso (PKS), Diana Yanti (PDI-P), Sugiarto (PKS), Afdhal Fauza (Hanura), Syamsul Fajrih (PPP), Hadi Susanto (PDI-P), Erni Farida (PDI-P), Soni Yudiarto (Demokrat), Harun Prasojo (PAN), Teguh Puji Wahyono (Gerindra), Choirul Amri (PKS), dan Ribut Haryanto (Golkar).

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan
Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan (Tribunnews.com/ Dennis Destryawan)

Basaria mengatakan 22 anggota DPRD Malang tersebut diduga menerima hadiah atau janji terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015 dari Wali Kota Malang saat itu Mochamad Anton.

22 anggota DPRD Malang itu, diduga menerima uang demi menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Perubahan APBD 2015 menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2015.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan 19 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka dalam kasus suap APBDP. Mereka telah menjadi tersangka dan ditahan bersama Wali Kota Malang nonaktif Mochamad Anton.

"Total ada 41 anggota DPRD Kota Malang yang ditetapkan sebagai tersangka," ucap Basaria.

Kasus ini diduga merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada awal Agustus 2017 lalu.

KPK meringkus mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Pemerintah Kota Malang, Jarot Edy Sulistyono, dan eks Ketua DPRD Malang, Mochamad Arief Wicaksono.

Jarot diduga menyuap Arief sebesar Rp 700 juta terkait pembahasan APBD-P Malang. Dari pengembangan kasus KPK menemukan indikasi keterlibatan pemberi dan penerima suap lain dalam kasus ini. (*)

Editor: Agoes Sumarwah
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved