KARIMUN TERKINI

Cemas Aset Perusahaan Dikeluarkan Satu Persatu, Pekerja Gelar Aksi Damai di DPRD Karimun

Berdasarkan informasi yang mereka peroleh, PT KDH "dipailitkan". Namun hingga saat ini, belum ada kejelasan dari pihak perusahaan

Cemas Aset Perusahaan Dikeluarkan Satu Persatu, Pekerja Gelar Aksi Damai di DPRD Karimun
TRIBUNBATAM/ELHADIF PUTRA
Aksi damai pekerja di DPRD Karimun menuntuk kejelasaan perusahaan terkait nasib mereka, Rabu (4/9/2018) 

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN-Ratusan pekerja PT Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) mendatangi Kantor DPRD Karimun, Selasa (4/9/2018).

Para pekerja perusahaan tambang granit yang berlokasi di Sememal, Kelurahan Pasirpanjang, Kecamatan Meral Barat, tersebut mengadu ke Pemerintah Daerah lantaran resah akan kelanjutan nasib mereka.

Berdasarkan informasi yang mereka peroleh, PT KDH "dipailitkan". Namun hingga saat ini, belum ada kejelasan dari pihak perusahaan kepada pekerja mengenai hal itu.

Kecemasan pekerja semakin menjadi-jadi setelah curiga atas tindakan pihak perusahaan yang mengeluarkan satu-persatu asetnya dari lingkungan perusahaan.

Pekerja terlihat mendatangi kantor DPRD Karimun di Kecamatan Tebing menggunakan beberapa bus dan mobil. Mereka melakukan aksi damai dengan berorasi sembari membawa spanduk berisi tuntutan.

Setelah beberapa saat menyampaikan tuntutan melalui orasi, perwakilan pekerja diajak berdialog oleh Komisi I DPRD Karimun dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun.

Terlihat Wakil Ketua DPRD Karimun Bakti Lubis, Ketua Komisi I DPRD Karimun Anwar Abubakar, Sekretaris Komisi I DPRD Sulffanow Putra, Kadisnaker Kabupaten Karimun Hazmi Yuliansah dan Kabid Hubungan Industrial Poniman.

Baca: Suara Tangis Pecah saat Rahman dan Akbar Tidak Kenal Orangtuanya

Baca: Welcome To Batam, Kawasan Tempat Wisata Keluarga Murah Meriah di Tengah Kota Batam

Baca: VIDEO. Kawasan Wisata Welcome to Batam Malam Hari, Banyak Pilihan Kuliner

Koordinator aksi yang juga Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Karimun, Anis Jasni meminta agar pihak perusahaan dapat terbuka sehingga pekerja tidak merasa nasibnya terkatung-katung.

"Sampai saat ini belum ada kejelasan dari perusahaan," katanya.

Melihat permasalahan ini, Anis merasa ada pihak-pihak yang bermain. Pasalnya pihak perusahaan tetap sanggup membayarkan pajak kepada Pemerintah Daerah dan royalti kepada masyarakat.

"Ini mereka dipailitkan lho. Ini awalan "di". Pengusaha mau membayar pajak dan royalti kepada masyarakat. Pajak Rp 1 M dibayarkan ke pemerintah. Itu tanda perusahaan bagus. Jadi jika dipailitkan maka ada pembonceng disini," paparnya saat diwawancara.

Anis menyampaikan permasalahan seperti ini sudah yang kedua kalinya terjadi. Pada masalah yang sebelumnya SPSI Karimun mengadukan ke Presiden RI dan diselesaikan melalui Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.

"Tiga hari berdiskusi dengan kementerian permasalahan waktu itu selesai," ujarnya.

Dengan aksi dan pengaduan yang mereka lakukan, para pekerja berharap DPRD dan Pemkab Karimun maka masalah mereka dapat terselesaikan.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Karimun, Bakti Lubis dan Ketua Komisi I DPRD Karimun, Anwar Abubakar mengatakan hal yang sama, yakni akan menyurati pihak perusahaan agar masalah ini dapat segera diselesaikan.

"Kita akan panggil perusahaan. Mungkin hari ini kita surati Pt KDH dan Minggu ini juga akan kita panggil. Rekan-rekan pekerja jangan terlalu risau, tapi harus disikapi, kita akan kawal bersama," kata Lubis. (ayf)

Penulis: Elhadif Putra
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved