DPRD Kota Malang Kosong, Pelantikan Wali Kota Terancam

Menurut Basaria, dari keempat anggota DPRD Kota Malang itu, ada yang berstatus anggota pergantian antarwaktu (PAW

DPRD Kota Malang Kosong, Pelantikan Wali Kota Terancam
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Anggota DPRD Kota Malang Sahrawi usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/4/2018). KPK menahan 22 anggota DPRD Malang terkait dugaan suap dari Wali Kota Malang terkait pembahasan APBD-P Kota Malang tahun anggaran 2015. 

Salah satu agenda yang juga terancam adalah pelantikan Wali Kota terpilih, Sutiaji.

Sebab, sidang paripurna LKPJ dari wali kota sebelumnya masih belum terlaksana.

Hal itu juga akan menjadi bahan untuk dikonsultasikan kepada pihak Kemendagri.

Salah satu hal yang diharapkan bisa menjadi jalan keluar adalah pemberian diskresi dari Kemendagri.

Pada Selasa (4/9/2018), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendatangi gedung merah putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Melansir Kompas.com, ada dua hal yang akan dikonsultasikan dengan KPK.

Terkait dengan kebijakan diskresi Kemendagri untuk penanganan dampak dari kasus-kasus korupsi yang melibatkan sebagian besar anggota DPRD di sejumlah daerah, seperti Kota Malang dan Sumatera Utara.

"Saya mau konsultasi dengan pimpinan KPK terkait banyaknya anggota DPRD kita seperti Kota Malang, Sumut, yang mana supaya pemerintahan jalan maka saya mengeluarkan diskresi saja," kata Tjahjo sebelum memasuki gedung KPK.

Ia menyatakan, diskresi itu dilakukan agar setiap keputusan politik pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah bisa tetap berjalan.(*)

Editor: Agus Tri Harsanto
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help