Kopi, Cokelat dan Pakaian Masuk Dalam 900 Barang Impor yang Akan Dikekang Pemerintah

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Caviar, cokelat, kopi adalah beberapa komoditi yang masuk dalam 900 list barang yang akan dikekang pemerintah masuk ke Indonesia.

Pemerintah akan menerapkan pajak impor yang tinggi untuk barang-barang tersebut untuk mengekang impor untuk menghentikan depresiasi rupiah terhadap dolar.

Barang-barang yang telah diperiksa akan dikenakan pajak impor antara 2,5 persen hingga 10 persen, di atas bea impor, bahkan ada yang mencapai 150 persen.

Daftar ini juga termasuk pakaian untuk anggar dan gulat, gaun bedah dan kendaraan bermotor termasuk limusin peregangan dan kendaraan kargo lapis baja.

 Seperti dilansir Bloomberg, pemerintah akan menerbitkan daftar barang tersebut, Rabu (5/9/2018).

Sekitar 900 barang impor telah ditinjau, termasuk barang-barang pokok seperti kopi, teh, es krim, sosis, dan pastaserta sejumlah produk lainnya.

"Sudah selesai," Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa (4 /9/2018).

Sebuah peraturan yang bertujuan untuk membatasi impor akan dikeluarkan paling lambat Kamis, katanya.

Pemerintah dan bank sentral sedang bertempur untuk melindungi rupiah yang semakin mendekati 15.000 per dolar.

Hal ini untuk pertama kalinya sejak krisis keuangan Asia dua dekade lalu.

Gejolak mata uang ini melanda hampir seluruh dunia, terutama netgara-negara emerging market, dampak semakin memburuknya perang dagang yang dilancarkan Donald Trump terhadap China.

Ekonom Maybank Indonesia Juniman, menjelaskan, kurs rupiah semakin terseret pada perdagangan hari ini akibat jatuhnya mata uang rial Iran terhadap dollar AS.

"Mata uang rial Iran sudah melemah cukup dalam tiga hari berturut-turut dan pelemahannya sudah mencapai 70% secara year-to-date," kata Juniman, seperti dilansir KONTAN.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah juga akan meneliti transaksi valuta asing untuk mengekang spekulasi untuk membatasi volatilitas mata uang bersama dengan beberapa langkah yang diambil Bank Indonesia.

Defisit neraca transaksi yang saat ini sebesar 3 persen dari produk domestik bruto dan kepemilikan asing sekitar 40 persen obligasi pemerintah telah menyebabkan Indonesia terpapar dengan aksi jual yang menyapu seluruh pasar negara berkembang ketika suku bunga AS naik.