Hari Diperpanjang hingga Januari

Jeffry Pertanyakan Sikap Pemko yang Tetap Pertahankan Dirut BUMD

Direksi PT Pembangunan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Batam tertutup.

Jeffry Pertanyakan Sikap Pemko yang Tetap Pertahankan Dirut BUMD
jeffry simanjuntak anggota DPRD Kota Batam

TRIBUNBATAM.id, BATAM- Pimpinan PT Pembangunan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Batam masih tertutup. Itulah kesan yang disampaikan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam, Muhammad Jeffry Simanjuntak, dimintai tanggapannya soal nilai piutang BUMD.

Ia mengatakan, sudah beberapa tahun terakhir pihaknya tak pernah mendapat laporan secara rinci terkait keuangan BUMD.

Beberapa kali pertemuan digelar dengan mengundang BUMD, direkturnya jarang datang. Kebanyakan diwakili. Tahu-tahu dapat informasi ada piutang.

"Mereka selalu bilang, masih mampu membayar target yang ditetapkan pemerintah untuk penyetoran. Ternyata wali kota bilang ada piutang," kata Jeffry di DPRD Kota Batam, Rabu (05/09/2018).

Baca: Rudi Perpanjang Jabatan Dirut BUMD Hari Basuki hingga Januari

Baca: Pergantian Direktur BUMD Diundur, Hari Basuki Masih Pimpin PT Pembangunan Hingga Januari

Baca: BK Minta Klarifikasi Jeffry Soal Pimpinan ke Singapura

Tak hanya piutang, kabarnya BUMD juga memiliki utang. Hal inipun dinilainya menjadi polemik. Sebab di satu sisi, karena ada utang-piutang tersebut, jabatan direktur BUMD Batam, Hari Basuki diperpanjang.

Mestinya masa jabatan Hari sudah berakhir September ini.

Dengan perpanjangan masa tugas itupun, Jeffry pesimistis utang-piutang BUMD akan selesai. Lantaran masih menggunakan pola kerja lama.

"Sebenarnya wali kota tidak perlu takut mengganti direksi BUMD. Kan yang baru memiliki target dan memiliki visi dan misi. Kita berikanlah direksi baru waktu menyelesaikan utang-piutang kinerja lama," katanya sembari menyebut dalam hal ini, Pemerintah Kota Batam sebagai pemegang saham di BUMD.

Justru, jika posisi Hari tetap dipertahankan, Jeffry menjadi bingung. Apalagi sejak kali pertama BUMD dibentuk, posisi direktur memang tak pernah lepas dari Hari.

DPRDpun lanjutnya, sudah beberapa tahun ini menyuarakan agar direktur BUMD diganti. Namun hingga saat ini tak pernah terealisasi.

"Saya dan DPRD Batam sangat menyesalkan keputusan wali kota. Pemerintah sebagai pemegang saham, mestinya bisa memberikan keputusan terkait hal ini," kata Jeffry.

Termasuk soal hasil audit keuangan BUMD yang dilakukan BPK dan BPKP Kepri. Ia meminta agar hasil audit tersebut dipaparkan, sehingga menjadi jelas terkait kondisi keuangannya.

"Hasil audit BUMD ini tolong dipaparkan, apa yang terjadi. Sampai sekarang kami belum dapat hasilnya. Padahal sudah diaudit BPK, BPKP," ujarnya. (*)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Sihat Manalu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help