Sidang Kasus BAJ, Hari Ini Vonis Terdakwa Nasihan di PN Tanjungpinang

Hari ini sidang vonis kasus dugaan korupsi penyertaan asuransi pegawai Pemko Batam kepada PT BAJ dengan terdakwa Nasihan

Sidang Kasus BAJ, Hari Ini Vonis Terdakwa Nasihan di PN Tanjungpinang
Ilustrasi tim pengacara Nasihan saat sidang pledoi di PN Tanjungpinang 

TRIBUNBATAM.Id, TANJUNGPINANG- Nasib terdakwa kasus dugaan korupsi penyertaan asuransi pegawai Pemko Batam kepada PT BAJ, Nasihan ditentukan hari ini di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Rabu (5/9/2018).

Sidang hari ini mengagendakan vonis majelis hakim setelah sidang mendengar duplik telah digelar dua hari sebelumnya.

Baca: BREAKINGNEWS: Hotel Goodway Batam Tak Beroperasi Sejak 21 Agustus, Ini Penjelasan Kadisnaker

Baca: Penyakit Asam Urat Dapat Disembuhkan Total? Begini Jawaban Ahlinya

Baca: Buat Kesehatan Ginjal, Inilah 5 Sayuran Wajib Konsumsi Rutin. Ada Bawang Putih dan Kubis

Baca: Inilah Alasan Tim Nanggala, Intelijen Tempur Kopassus Sering Gunakan ‘Nama Wanita’ Sebagai Kode

Sebelumnya jaksa penuntut umum Kejati Kepri menuntut Nasihan hukuman penjara 12 tahun dan mengganti kerugian negara Rp 55 miliar.

"Hari ini jadwalnya. Kita masih nunggu giliran," kata Jaksa Andre Antonius di PN Tanjungpinang, Rabu (5/9/2018).

Pantauan Tribun nampak Nasihan sudah menunggu di ruang tunggu. Tak lupa didampingi juga oleh empat pengacara yang setia mendampingi.

Seperti diberitakan, dalam dakwaan pada sidang perdana kasus ini, jaksa Kejati Kepri menyebut Nasihan seperti halnya terdakwa lain, Syafei terlibat pemindahan dana yang semestinya untuk klaim pembayaran asuransi PNS dan honorer Pemko Batam di asuransi PT Bumi Asih Jaya (BAJ).

Jaksa Hartam dan Alinaex Hasibuan menganggap Nasihan ornag yang paling tahu sekaligus inisiator tindak pidana korupsi ini. Namun pada pelaksanaanya, keduanya sengaja memindahkan dana senilai Rp 55 miliar dengan membuka rekening baru. Pemindahan rekening tersebut juga tanpa diketahui pihak Pemko Batam dalam hal ini walikota Batam.

"Sebagaimana pelaku melanggar pertama Primer pasal 3 Jo pasal 18 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan subsidair pasal 8 Jo pasal 18

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," kata Alinaex membacakan dakwaan, malam itu.

Sedangkan dalam dakwaan kedua primer Nasihan melangar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian UangJo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan subsider Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Penulis: Wahib Wafa
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help