Anambas Terkini

Buruh Bongkar Muat Pelabuhan Tarempa ingin Lakukan Mogok. Masalahnya Ternyata Sepele

Proses bongkar muat di Pelabuhan Tarempa menjadi sorotan. Kondisi ini diungkapkan saat nakhoda Tol Laut mengikuti rapat bersama Pemerintah Daerah.

Buruh Bongkar Muat Pelabuhan Tarempa ingin Lakukan Mogok. Masalahnya Ternyata Sepele
tribunnews batam/Septyan Mulia Rohman
Ilustrasi. KM Caraka Jaya Niaga III-4 berbobot 3000 Gross Ton (GT) saat berlabuh di Pelabuhan Tarempa akhir Januari lalu. 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - Proses bongkar muat di Pelabuhan Tarempa menjadi sorotan. Kondisi ini diungkapkan saat  nakhoda Tol Laut mengikuti rapat bersama Pemerintah Daerah dan pelaku usaha di aula kantor Bupati.

Drajat nakhoda kapal Tol Laut mengatakan, proses bongkar muat yang bisa berlangsung antara tujuh hingga sepuluh hari menjadi perhatian Pemerintah Pusat. Wacana untuk pemberhentian rute Tarempa pun, mengancam apabila lamanya proses bongkar muat tak kunjung diselesaikan.

Baca: Efektif Turunkan Harga Barang, Pemerintah Bakal Tambah Tujuh Rute Baru Tol Laut

Baca: Kapal Tol Laut Sudah Beroperasi Lagi, Harga Kebutuhan Pokok Belum Stabil di Anambas

Baca: Kapal Tol Laut Jokowi Tak Lagi Nyandar di Kijang, Ada Apa?

"Biasanya lama waktu bongkar muat memakan waktu selama dua hari. Lamanya proses bongkar muat ini yang menjadi perhatian di pusat," ujarnya Kamis (6/9/2018). ‎

Ia mengatakan, keberadaan buruh angkut di pelabuhan menjadi faktor dalam cepat atau tidaknya proses bongkar muat tersebut. Proses bongkar muat yang cepat, diakuinya berpengaruh pada gerak kapal yang cepat untuk menjangkau wilayah lain.

‎Yoke perwakilan tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Tarempa mengatakan, proses bongkar muat yang selama ini dilakukan dari kapal ke pelabuhan dan diteruskan ke gudang. Buruh bongkar muat pun, menurutnya harus menyusun barang di gudang milik pengusaha yang memiliki barang tersebut.

Dalam kesempatan itu, ia pun mempertanyakan adanya perbedaan kalkulasi antara daftar manifest dengan kondisi riil muatan di lapangan.

Menurutnya terdapat tiga manifest yang berbeda dalam pengiriman muatan. Ia mengatakan dalam satu kontainer terdapat 30 Kubik. Hanya saja, dalam manifest hanya terdapat lima Kubik.

"Perbedaan ini yang membuat teman-teman buruh ingin melakukan aksi mogok. Karena perbedaan antara perhitungan dalam manifes dengan kondisi di lapangan. Ini juga berpengaruh pada Upah yang kami terima," bebernya.

Asisten bidang Pemerintahan Setdakab Anambas Zukhrin yang hadir dalam kesempatan itu pun, akan menyampaikan persoalan ini ke Pelni yang ada di Jakarta.

Pemerintah Daerah pun rencananya juga mengusulkan untuk mengganti kapal Tol laut yang selama ini sudah beroperasi dengan tonase yang lebih kecil. Ini menurutnya penting agar kapal tersebut dapat menjangkau ke pulau-pulau lain yang ada di Anambas.

"Selama ini kan kapal yang beroperasi memiliki kapasitas 3.572 gross ton. Kami ada usulkan agar diturunkan tonasenya menjadi dua ribu Gross Ton," ungkapnya.(*)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Ucu Rahman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help