CPNS 2018

CPNS 2018 - Ternyata Ada Jalur Alternatif Bagi yang Tak Penuhi Syarat CPNS, Khusus Kategori Ini

Ternyata, ada jalur alternatif untuk peserta penerimaan CPNS 2018 yang tak memenuhi syarat CPNS.

CPNS 2018 - Ternyata Ada Jalur Alternatif Bagi yang Tak Penuhi Syarat CPNS, Khusus Kategori Ini
ilustrasi CPNS 

TRIBUNBATAM.id - Pada pendaftaran CPNS 2018 atau Penerimaan CPNS 2018, pemerintah memberi perhatian khusus pada guru honorer atau yang masuk dalam Tenaga Honorer Kategori 2 (Honorer K2).

Nah, bagaimana honorer K2 yang tak memenuhi syarat tes CPNS pada Pendaftaran CPNS 2018 atau penerimaan CPNS 2018?

Ternyata, ada jalur alternatif untuk kategori honorer K2 di pendaftaran CPNS 2018 atau penerimaan CPNS 2018 yang tak memenuhi syarat CPNS.

Baca: 7 Hari Lagi Dibuka. Pendaftaran CPNS 2018 di sscn.bkn.go.id. Inilah Nilai Minimal yang Harus Diraih

Baca: 7 Hari Lagi, Pendaftaran CPNS 2018 di sscn.bkn.go.id. Pemprov Kepri Buka 192 Formasi

Baca: Kuota CPNS Kota Batam Minggu Depan Diumumkan, Ini Yang Dibutuhkan

"Pada tahun 2018 ini, pemerintah membuka 13.347 formasi untuk THK 2, 12.883 diantaranya untuk tenaga guru. Bagi siapa yang memenuhi syarat Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) silahkan mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi," kata Menpan RB Syafruddin.

1. Jalur alternatif guru honorer

Syafruddin menambahkan, sampai tahun 2014 pemerintah telah mengangkat 1,1 juta lebih honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sekitar 25,6% dari total jumlah PNS.

"Kepada eks THK 2 yang tidak memenuhi persyaratan mengikuti seleksi CPNS, tidak usah kecil hati. Nanti dapat mengikuti seleksi sebagai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) setelah PP (peraturan pemerintah) ditetapkan pemerintah," ujar Syafruddin seperti dilansir dari laman Kemenpan RB.

Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Kemenpan RB Setiawan Wangsaatmaja menyampaikan, setiap peserta CPNS yang mengikuti Seleksi Kecakapan Dasar (SKD) harus mengerjakan 100 soal yang terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

2. Tujuan TWK dan TIU

Lebih jauh Setiawan menyampaikan, TWK berjumlah 35 soal dimaksudkan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, bahasa Indonesia, Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. NKRI mencakup sistem tata negara Indonesia, sejarah perjuangan bangsa dan peran bangsa Indonesia dalam tataran regional dan global. Kemampuan berbahasa Indonesia juga ikut menjadi penilaian dalam tes TKW ini.

TIU dengan jumlah 30 soal, jelas Setiawan, bertujuan menilai intelegensia peserta seleksi. Hal pertama yang dinilai adalah kemampuan verbal dan kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan.

Selain itu akan dilakukan pula tes untuk mengetahui kemampuan numerik peserta dalam melihat operasional dan hubungan di antara angka-angka.

3. Penilaian untuk TKP

Selain itu, dalam TIU juga akan dinilai kemampuan figural yakni kemampuan yang berhubungan dengan kegesitan mental seseorang dalam menganalisa gambar, simbol dan diagram.

Selain itu juga dinilai kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis serta kemampuan mengurai suatu masalah.

Sedangkan soal golongan ke 3atau TKP berisi 35 soal. TKP mencakup hal terkait pelayanan publik, sosial budaya, teknologi informasi dan teknologi, profesionalisme, jejaring kerja, integritas diri dan semangat berprestasi.

Selain itu melalui TKP juga dapat dinilai sisi kreatifitas dan inovasi, orientasi pelayanan, kemampuan beradaptasi, mengendalikan diri, serta bekerja tuntas dan mandiri.

Dalam TKP juga dapat tergambar kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, bekerjasama dengan kelompok serta menggerakan dan mengkoordinir orang lain.

Dominasi Tenaga Pendidik

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah menetapkan kebutuhan formasi pegawai negeri sipil (PNS) untuk tahun 2018.

Tahun ini fokus perencanaan dan rekrutmen diarahkan meningkatkan daya saing bangsa, dengan prioritas pada bidang pelayanan dasar yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

“Proporsi terbesar formasi CPNS tahun ini untuk jabatan-jabatan teknis dan spesialis yang saat ini masih kurang, antara lain tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, serta tenaga yang memiliki kualifikasi teknis di bidang infrastruktur sesuai dengan program Nawacita,” ujar Menpan RB Syafruddin, pada acara Rapat Koordinasi Penyampaian Rincian Penetapan Kebutuhan Formasi PNS dan Persiapan Pengadaan CPNS Tahun 2018 di Komplek Bidakara, Jakarta, Kamis (06/09/2018).

1. Dominasi CPNS untuk tenaga pendidik

Dilansir dari laman resmi Kemenpan RB, pengadaan CPNS tahun 2018 ini direncanakan akan membuka 238.015 formasi.

Jumlah tersebut terdiri dari 51.271 formasi untuk instansi Pemerintah Pusat dan 186.744 formasi instansi Pemerintah Daerah (525 Pemda).

Tenaga pendidik yang akan direkrut melalui CPNS 2018 ini terdiri atas: guru madrasah Kementerian Agama bertugas di Kabupaten/Kota sebanyak 12.000 formasi, dosen Kemenristekdikti dan Kementerian Agama sebanyak 14.454 formasi, guru Kelas dan mata pelajaran untuk pemerintah daerah (pemda) sebanyak 88.000 formasi, dan guru agama untuk pemda sebanyak 8.000 formasi.

Total terdapat 122.454 formasi tenaga pendidik untuk kebutuhan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sisanya, diberikan untuk memenuhi kebutuhan jabatan Inti pemerinth pusat yang diisi dari pelamar umum sebanyak 24.817 formasi, tenaga kesehatan untuk pemda sebanyak 60.315 formasi (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan tenaga medis/paramedis), serta tenaga teknis dari pelamar umum 30.429 formasi.

2. Mempersiapkan tantangan era industri 4.0

Syafruddin menyampaikan, prioritas perencanaan pengadaan CPNS pada jabatan-jabatan tersebut disesuaikan dengan program pembangunan Pemerintahan Kabinet Kerja.

Di sisi yang lain, pengadaan CPNS tahun ini bersamaan dengan perubahan yang bergulir begitu cepat di era industri 4.0 yang bercirikan dominannya peran mesin dan otomatisasi, serta terintegrasinya sistem komputasi dan jejaring dalam proses fisik.

“Karena itu, untuk menghadapi tantangan dan mengantisipasi perubahan tersebut, kita harus mempersiapkan SDM Aparatur berkelas dunia yang berintegritas, memiliki nasionalisme, profesional, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki jiwa kewirausahaan (entrepreneurship), ramah dan melayani (hospitality), serta memiliki daya jejaring yang kuat (networking),” ucap Syafruddin.

“Menyikapi hal tersebut serta dihadapkan pada tantangan era industri 4.0, kita memerlukan spesialisasi keahlian. Untuk itu pula, perencanaan dan usulan PNS baru, harus difokuskan pada jabatan-jabatan spesifik sesuai core business instansi, arah pembangunan nasional dan daerah, serta sasaran Nawacita, sehingga daya saing bangsa kita semakin meningkat di kancah internasional,” sambungnya.

3. Seimbangkan proporsi PNS agar siap hadapi tantangan

Saat ini jumlah PNS sekitar 4,3 juta, dengan proporsi terbesar adalah tenaga pelaksana atau administratif sebesar 1,6 juta atau sekitar 38% dan tenaga teknis keahlian sebesar 372 ribu atau sekitar 8,6%.

Diharapkan dengan menyeimbangkan komposisi PNS akan dapat menyiapkan aparatur SDM bangsa yang siap menghadapi tantangan ke depan.

Teknis pendaftaran dilakukan serentak secara daring/online dibawah koordinasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui portal pendaftaran daring sscn.bkn.go.id. Calon pelamar hanya diperbolehkan mendaftar satu instansi pemerintah dan satu formasi jabatan.

Jadwal pelaksanaan pengadaan CPNS tahun ini direncanakan mulai bulan September 2018.

Diawali dengan tahap pengumuman, pendaftaran dan verifikasi administrasi pada minggu kedua September sampai dengan minggu kedua Oktober 2018.

Pelaksanaan seleksi dilakukan pada minggu ketiga Oktober 2018. Pengumuman kelulusan dilakukan minggu keempat November 2018 dan tahap pemberkasan dimulai Desember 2018.

Masyarakat dapat memantau informasi mengenai rekrutmen CPNS ini melalui situs Kemenpan RB di menpan.go.id dan situs BKN melalui sscn.bkn.go.id.

Persyaratan Jalur Formasi Khusus bagi Tenaga Honorer K2

Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan dibuka pada 19 September 2018 lewat situs resmi BKN, memiliki formasi khusus termasuk bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

Formasi khusus seleksi CPNS 2018 yang akan dibuka termasuk untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dari eks tenaga honorer kategori II (THK-II).

Dilansir TribunWow.com dari menpan.go.id, untuk mengikuti seleksi CPNS 2018 melalui formasi khusus THK-II, peserta harus mememenuhi syarat berdasarkan PANRB No 36/2018, seperti berikut.

Baca: CPNS 2018 - Syarat bagi Lulusan S1/D4, D3, SMA/Sederajat, Ada Keistimewaan untuk Predikat Cumlaude!

Terdaftar Dalam Database BKN

Peserta harus terdaftar dalam Database Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan memenuhi persyaratan UU No 14/2005 bagi tenaga pendidik, dan UU No 36/2014 bagi tenaga kesehatan.

Menurut Deputi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), telah tercatat sebanyak 13.347 orang dalam database BKN.

Minimal S1 bagi Tenaga Pendidik, D3 bagi Tenaga Kesehatan

Bagi tenaga pendidik yang ikut dalam seleksi CPNS 2018 melalui jalur formasi khusus, pelamar harus minimal berijazah S1.

Sedangkan untuk tenaga kesehatan, pelamar minimal harus berijazah Diploma III.

Ijazah tersebut harus sudah diterima oleh pelamar selambat-lambatnya pada 3 November 2013.

Selain memiliki KTP dan Ijazah, pelamar juga harus memiliki bukti nomor ujian THK-II pada 3 November 2013 tersebut.

Usia Maksimal 35 Tahun

Pelamar pada jalur formasi khusus Tenaga Honorer II (THK II) memiliki usia paling tinggi 35 tahun pada 1 Agustus 2018 yang dibuktikan lewat Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Selain itu, pelamar harus masih aktif bekerja secara terus menerus hingga saat ini.

Tidak ada Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

Bagi eks THK-II, mekanisme pendaftaran dilakukan langsung dibawah koordinasi BKN.

Pendaftar eks THK-II harus mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Akan tetapi yang membedakan dengan pendaftar dari formasi umum, tidak ada Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Sebagai gantinya,pelamar harus memiliki pengalaman kerja minimal 10 tahun dan terus menerus menjadi tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan.

Dikutip dari setkab.go.id, selain tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dari eks tenaga honorer kategori II (THK-II), formasi khusus juga diperuntukkan bagi lulusan terbaik (cumlaude), penyandang disabilitas, putra-putri Papua dan Papua Barat, diaspora, olahragawan berprestasi internasional.

Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmadja menegaskan bahwa instansi pemerintah pusat wajib mengalokasikan minimal 10 persen untuk sarjana lulusan terbaik (cumlaude), dan 5 persen untuk instansi daerah. (*)

Editor: Danang Setiawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved