BATAM TERKINI

Dewan Belum Jawab Surat Penundaan Pajak dari Pemko Batam. Ini Kata Nuryanto

Wali Kota sudah menyurati DPRD untuk meminta persetujuannya. Karena pembahasan Perda tersebut juga dilakukan bersama.

Dewan Belum Jawab Surat Penundaan Pajak dari Pemko Batam. Ini Kata Nuryanto
Tribun Batam/Argianto
Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto 

TRIBUNBATAM.id, BATAM-Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, Raja Azmansyah mengakui menerima surat dari pelaku usaha hiburan dengan permintaan penundaan atau penurunan tarif pajak hiburan.

Walaupun tarif yang tertuang dalam Perda No.7 tahun 2017 tersebut masih sesuai dengan ketentuan UU No.28 tahun 2009.

"Kemudian Wali Kota sudah menyurati DPRD untuk meminta persetujuannya. Karena pembahasan Perda tersebut juga dilakukan bersama. Kalau penundaan dan penurunan tarif harus ada persetujuan dari DPRD sehingga Wali Kota Batam bisa menyampaikan persetujuan," ujar Raja Azmansyah, Kamis (13/9/2018) siang.

Sementara itu, Ketua DPRD kota Batam, Nuryanto mengatakan memang menerima surat rekomendasi dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Surat tersebut berisi penundaan pelaksanaan pajak hingga 1 januari 2019 dan penurunan pajak hiburan. Surat itu sudah didisposisikan kepada Komisi II DPRD Kota Batam. Namum Komisi II belum memberikan jawaban.

Baca: Pemprov Kepri Ajukan Tambahan Formasi ke Pemerintah Pusat. Ternyata Ini Alasannya

Baca: Temukan Fakta Baru, Polisi Kembali Datangi TKP Pembunuhan Tri Cyntia Prasetia

Baca: Kabar Baik! Nasib PTT Dapat Perhatian Gubernur dalam Penerimaan CPNS

"Namun pada prinsipnya surat itu terkait ketetapan tarif, sebenarnya kalau sudah ajukan surat tetapi belum ada jawaban, sebenarnya Pemko Batak bisa saja menjalankannya. Namun informasinya tetap dipungut. Padahal sudah memberikan surat rekomendasi kepada kita (DPRD kota Batam)," papar Nuryanto.

Memang secara resmi, kata dia, Nuryanto belum menjawab. Tetapi bisa dijalankan oleh Pemko Batam.

Menanggapi hal tersebut, Raja belum mengetahui bahwa Pemko bisa menjalankannya. Diakuinya kenaikan pajak hiburan itu tetap dipingut oleh Pwmko Batam.

"Saya belum tahu itu. Karena ini persoalan tarif. Auditor akan melihat itu kalau tidak dijalankan kita bisa berbahaya. Kita hanya pelaksana Perda. Nanti ada potensial lost. Target kita dihitung berdasarkan itu. Kita akan katakan lagi ke DPRD," tegas Raja. (rus)

Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help