Daftar Lengkap 2.357 PNS Koruptor yang akan Dipecat Setelah SKB Diterbitkan. Di Kepri Ada 27 Orang?

SKB tiga Menteri sudah ditandatangani untuk mengatur pemberhentian tidak hormat para PNS yang terlibat korupsi

Daftar Lengkap 2.357 PNS Koruptor yang akan Dipecat Setelah SKB Diterbitkan. Di Kepri Ada 27 Orang?
KOMPAS.com/Reza Jurnaliston
Mendagri melakukan kerjasama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menandatangi Surat Keputusan Bersama di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018). 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA -  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana meneken surat keputusan bersama terkait pemecatan 2.357 PNS yang berstatus koruptor.

SKB tersebut secara umum mengatur pemberhentian tidak hormat para PNS yang terlibat korupsi.

Penandatanganan SKB itu merupakan tindak lanjut dari pembahasan yang dilakukan antara Mendagri, Menpan RB, dan Kepala BKN bersama KPK.

Baca: 2.357 PNS Terjerat Kasus Korupsi. Provinsi Sumatera Utara Terbanyak, Kepri Peringkat Berapa?

Baca: Bantah Korupsi, Mantan PM Malaysia Najib Razak Rilis Dokumen Bukti $100 Juta dari Royalti Saudi

Baca: 41 Anggota DPRD Malang Terlibat Korupsi Berjamaah, Simak 5 Fakta yang Bikin Miris Berikut

Data lengkap

Badan Kepegawaian Negara (BKN) beberapa waktu lalu mengungkap data mencengangkan mengenai jumlah koruptor yang masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil ( PNS).

Menurut BKN, terdapat 2.357 koruptor masih berstatus sebagai PNS.

Data tersebut diperoleh BKN setelah melakukan penelusuran data di Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

"Saat ini baru 317 koruptor yang diberhentikan tidak hormat sebagai PNS," ujar Kepala Biro Humas BKN, Muhammad Ridwan, saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (13/9/2018).

Menurut Ridwan, BKN telah melakukan pendataan rekapitulasi PNS yang terlibat tindak pidana korupsi (tipikor) berdasarkan rekapitulasi data PNS pada instansi pusat dan daerah.

Data ini terhitung sejak program Pendaftaran Ulang PNS (PUPNS) pada akhir 2015.

Halaman
1234
Editor: nandrson
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved