BATAM TERKINI

DPRD Batam Tolak Penundaan Dan Penurunan Tarif Pajak. Ini Alasannya

DPRD Kota Batam dengan tegas menolak surat rekomendasi Pemko meminta penundaan pelaksanaan dan penurunan tarif pajak.

DPRD Batam Tolak Penundaan Dan Penurunan Tarif Pajak. Ini Alasannya
TRIBUNBATAM/ROMA ULY SIANTURI
Ruang sidang anggota DPRD Batam 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Komisi II DPRD Kota Batam dengan tegas menolak surat rekomendasi Pemko meminta penundaan pelaksanaan dan penurunan tarif pajak.

Pasalnya surat rekomendasi itu tidak pernah dibahas sebelumnya secara detail.

Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Uba Ingan Sigalingging melanjutkan, penolakan ini sudah disampaikan langsung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai klarifikasi penundaan pajak hiburan 35 persen oleh Wali Kota Batam.

Apabila banyak kaum pengusaha yang tidak setuju, Komisi II tidak pernah mendapatkan laporan apapun perihal kenaikan pajak.

"Pemko juga tidak pernah membahas kepada kami (Komisi II) secara detail. Tiba-tiba sudah menyampaikan surat rekomendasi perwako bahwasanya ditunda," ujar Uba, Jumat (14/9/2018).

Baca: Soal Pemecatan PNS Terlibat Korupsi, Begini Penjelasan Walikota Batam

Baca: Wanita Ini Menjerit saat Didekati Seorang Pria, Ternyata Ini yang Terjadi

Baca: Tepis Mainkan Dana Hibah, Walikota Batam : Bukan Untuk Agenda Politik Tapi Bantu Masjid

Secara objektif berdasarkan laporan BP2RD tersebut bahwa pendapatan tidak berbeda dengan tahun sebelumnya.

Ditambah dengan kondisi ekonomi mengalami tren penurunan.

"Kita lihat dari apa yang dilaporkan, pendapatan kita bermasalah di BPHTB dan IMB. Ada penurunan di hotel," sesalnya.

Komisi II DPRD Kota Batam meminta Pemko Batam aktif dalam menanggapi kondisi penurunan pajak hiburan ini.
Misalnya menambah event di Batam.

"Kita membahas pendapatan. Apa yang sudah disepakati harus dijalankan. Kalau ditunda berarti harus ada konsekuensinya perubahan Perda APBD," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD kota Batam, Ida Nursanty mengakui memang Perda tetap harus dijalankan.

Diakuinya pansus Komisi II dalam membuat perda tersebut sudah sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2009.

"Jadi kita naikkan tak banyak. Mana ada sampai 100 atau 500 persen. Mengada-ada saja itu," kata Ida. (*)

Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help