BATAM TERKINI

Soal Pemecatan PNS Terlibat Korupsi, Begini Penjelasan Walikota Batam

Mendagri memerintahkan seluruh pimpinan daerah untuk memecat PNS berstatus terpidana korupsi.

Soal Pemecatan PNS Terlibat Korupsi, Begini Penjelasan Walikota Batam
TRIBUNBATAM/ENDRA KAPUTRA
Walikota Batam HM Rudi 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo menyurati seluruh pimpinan daerah, baik gubernur, wali kota, dan bupati di Indonesia untuk memecat jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berstatus terpidana korupsi.

Hal itu sebagai tindak lanjut pertemuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan itu, BKN mengungkap ada 2.674 PNS berstatus terpidana (inkrah).

Wali Kota Batam, Rudi yang dikonfirmasi Tribun terkait surat Mendagri mengatakan, ia baru sebatas mendapat informasi via whatsapp. Karena itu, pihaknya belum bisa mengambil langkah lebih lanjut.

Baca: Wanita Ini Menjerit saat Didekati Seorang Pria, Ternyata Ini yang Terjadi

Baca: Tepis Mainkan Dana Hibah, Walikota Batam : Bukan Untuk Agenda Politik Tapi Bantu Masjid

Baca: Warga Protes Premium di Batuaji Langsung Habis Setelah Didrop, Ini Kata Pertamina

"Surat resminya saya belum terima. Saya tunggu surat resmi dari pak menteri, apa perintahnya sesuai dengan FGD kemarin. Dari situ baru kita bertindaklah," kata Rudi, Jumat (14/9/2018) di DPRD Kota Batam.

Ia melanjutkan, terkait pemecatan PNS yang berstatus terpidana korupsi itu, nantinya akan diselesaikan Sekretaris Daerah Kota Batam.

Berapa jumlah PNS yang tersandung kasus korupsi dan kini sudah mendapat putusan berkekuatan tetap dari pengadilan, Rudi belum bisa menjawabnya.

"Masih diinventarisasi, kita cek dulu," ujarnya.

Hal serupa disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam, M Syahir.

Ia mengatakan, terkait surat Mendagri itu saat ini sedang ditindaklanjuti di tingkat pimpinan.

Halaman
12
Penulis: Dewi Haryati
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help