BATAM TERKINI

Pemecatan ASN Tersandung Korupsi, Udin Minta Wali Kota Segera Bertindak

"Dengan keluarnya surat edaran Mendagri ini, kita harapkan semakin menegaskan dan menguatkan wali kota agar bertindak," kata Udin, Senin (24/9/2018)

Pemecatan ASN Tersandung Korupsi, Udin Minta Wali Kota Segera Bertindak
TRIBUNBATAM/ARGIANTO DA NUGRAHA
Anggota DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho 

TRIBUNBATAM.id, BATAM- Anggota DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho merespon positif surat edaran Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo kepada pimpinan daerah, berkaitan dengan pemecatan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus terpidana korupsi, dan sudah mendapat putusan tetap dari pengadilan.

"Dengan keluarnya surat edaran Mendagri ini, kita harapkan semakin menegaskan dan menguatkan wali kota agar bertindak," kata Udin, Senin (24/9/2018).

Penegasan ini, menurutnya diperlukan. Apalagi dari laporan pertanggungjawaban Wali Kota Batam beberapa waktu, pihaknya menemukan ada ASN yang tersangkut hukum. Namun mirisnya, masih diberikan gaji.

"Ada juga yang jelas-jelas tak masuk di atas 4 bulan, tapi gaji masih dibayarkan. Kami sempat mempertanyakan ini," ujarnya.

Menurut Udin, ASN yang terlibat masalah hukum, dan sudah inkrah, serta sudah menjalani hukuman, sepatutnya sudah diberhentikan dengan tidak hormat. Apalagi berkaitan dengan kasus korupsi. Namun faktanya, gaji mereka ada yang masih dibayarkan. Hal ini mendapat pertentangan keras, khususnya dari fraksi PDI Perjuangan.

Dari laporan pertanggungjawaban Wali Kota itu, seingat Udin ada sekitar 20 ASN di lingkungan Pemko Batam yang tersangkut masalah hukum. Tidak hanya korupsi, tetapi juga mencakup kasus lainnya. Untuk korupsi sendiri, perkiraannya belasan orang.

Mereka ini masih menerima gaji yang dibayarkan setiap bulan. Perhitungannya, Pemko Batam merogoh kocek hingga ratusan juta per bulannya.

"Ada kasusnya di RSUD, Dinsos, dan beberapa tersangkut kasus korupsi. Dengan dibayarkan gaji mereka sampai ratusan juta per bulan, inikan menghambur-hamburkan uang," nilai Udin.

Malah menurutnya, terkesan ada indikasi permainan. Mengapa gaji ASN yang tersangkut masalah hukum itu tidak dihentikan, ketika sudah ada putusan inkrah.

"Ketika putusan inkrah, ya sudah hentikan gaji. Berhentikan tidak hormat," katanya.

Halaman
12
Penulis: Dewi Haryati
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved