BATAM TERKINI

Sawir Bantah Permenhub 18 Dibatalkan, Driver Tetap Bisa Ambil Penumpang

"Yang namanya kami yang berusaha di Kota Batam ini mengikuti aturan negara. Kalau memang mempunyai hak yang sama kenapa dilarang. Itu monopoli

Sawir Bantah Permenhub 18 Dibatalkan, Driver Tetap Bisa Ambil Penumpang
TRIBUNBATAM/EKO SETIAWAN
Ratusan driver taksi online menggelar unjuk rasa di depan kantor Gojek Batam di Pelita, Batam, Rabu (15/8/2018). 

TRIBUNBATAM.id, BATAM-Driver taksi online sebenarnya bisa mengambil penumpang dimana saja, termasuk pangkalan.

Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

"Berdasarkan Permenhub 108 poin F itu driver online tidak ada larangan mengambil penumpang di pangkalan. Siapa saja berhak mencari makan dimanapun. Namun kalau pak Jamhur (Kadishub Provinsi Kepri) ngomong begitu, tak apa, itu wewenang ia sebagai seorang Kadis. Kita menghargainya," ujar Ketua Driver Online sekaligus Ketua Badan Usaha Yang Sudah Mendapatkan Izin Taksi Online, Sawir, Selasa (25/9/2018) sore.

Sawir menegaskan Permenhub 108 ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Permenhub ini lahir semenjak adanya taksi online.

"Karena dulu kan belum ada taksi online. Sekarang sudah ada. Maka lahirlah Permenhub tersebut," tegasnya.

Baca: MA Batalkan Permenhub 108 Tahun 2017, Dishub Kepri Ajak Angkutan Umum Jaga Kondusifitas

Baca: Beragam Produk Elektronik Turun Harga, Promo Spesial dari Electronic City

Baca: Sepesialis Pencuri Aki Dibekuk, Dua Orang Masih Dikejar Polisi

Diakuinya angkutan sewa khusus (online), angkutan konvensional, angkutan rental, dan lainnya memiliki hak yang sama dan harus ada keadilan. Jikalau ada pembatasan tempat pengambilan penumpang, itu adalah rasa etika, bukan peraturan.

"Yang namanya kami yang berusaha di Kota Batam ini mengikuti aturan negara. Kalau memang mempunyai hak yang sama kenapa dilarang. Itu monopoli namanya," tegas Sawir.

Ia juga membatah Permenhub 108 Tahun 2017 dibatalkan. Sawir menegaskan ada beberapa pasal yang ada di Permenhub 108 tersebut direvisi oleh Mahkama Agung (MA).

"Permenhub 108 itu hanya direvisi poin-poinnya. Keputusan Menteri itu tidak bisa dicabut sebelum ada turunannya. Pasal-pasal yang tidak penting di hapus," paparnya.

Sawir menambahkan Permenhub nomor 108 tersebut masih diberlakukan hingga 91 hari kedepan. Kenapa? Karena itu turunan hukum, jadi bukan dicabut.

"Sebenarnya direvisi lebih tepat bukan dicabut," ujarnya.

Sementara itu perihal UU Nomor 22 tahun 2009 itu adalah yang mengatur lalulintas angkutan jalan raya di pasal 305. Yang menerima sewa bisa melihat izinnya di pasal tersebut. SK ini juga regulasinya berasal dari provinsi.

"Kita mengapresiasi karena taksi online ini juga sudah sama-sama diterima. Untuk di usaha saya sendiri ada 18 yang sudah mendapatkan izin," katanya. (rus)

Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help