BATAM TERKINI

DPRD Setujui Pengesahan APBD P, Ini Pesan Tim Banggar yang Wajib Dijalankan Pemko

Setelah dilakukan pembahasan, akhirnya Ranperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan diputuskan dalam rapat paripurna.

DPRD Setujui Pengesahan APBD P, Ini Pesan Tim Banggar yang Wajib Dijalankan Pemko
TRIBUNBATAM.id/ Argi

TRIBUNBATAM.id, BATAM- Setelah dilakukan pembahasan, akhirnya Ranperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan diputuskan dalam rapat paripurna, Jumat (28/9/2018).

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam tetap mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Batam agar berupaya untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan pada APBD Perubahan Kota Batam.

Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, Helmy Hemilton sekaligus Juru Bicara Banggar mengatakan, rasa optimis tersebut terbukti ada beberapa sektor pendapatan yang sudah melampaui target pendapatan yang ditetapkan.

Dalam Pendapatan APBD Perubahan berkurang dari APBD murni Rp 2,541 triliun menjadi Rp 2,508 triliun atau berkurang Rp 32,503 miliar. Belanja daerah dari Rp 2,627 triliun menjadi Rp 2,572 triliun atau berkurang Rp 54 miliar.

Baca: Pengesahaan APBD Perubahan Kota Batam Molor, Nuryanto Pastikan Akhir September

Baca: Pemko Batam Ubah Target APBD Perubahan 2018, Begini Perinciannya

Baca: Dewan Tanyakan Permendagri Realisasi Anggaran, Selisih APBD Rp 4,9 M

"Defisit setelah perubahan Rp 63 miliar. Total APBD Perubahan Kota Batam tahun Anggaran 2018 hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Kota Batam dengan TAPD Kota Batam sebesar 2,574 triliun," kata Helmy.

Adapun kesimpulan dari hasil finalisasi yang perlu menjadi perhatian dan ditindak lanjuti oleh Pemko Batam, diantaranya, pertama target pendapatan.

Pemko Batam harus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan pada Perubahan APBD Kota Batam.

Ia menambahkan Pemko Batam juga harus lebih konsisten dan berkomitmen dalam melaksanakan program kegiatan yang sudah dianggarkan terutama skala prioritas termasuk juga program kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD.

Pasalnya pokir tersebut bagian yang tidak terpisahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

"Selanjutnya tetap menjaga program kegiatan urusan wajib yang menjadi skala prioritas yaitu bidang Pendidikan 20 persen dan Kesehatan 10 persen dapat terlaksana dan terserap penuh sampai akhir tahun anggaran berakhir pada tahun 2018," tegasnya.

Halaman
123
Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Sihat Manalu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved