PEMILU 2019

Pejabat Negara Wajib Cuti saat Kampanye. Jika Melanggar Bakal Kena Sanksi

Pejabat negara yang tergabung sebagai anggota tim kampanye Pemilu harus cuti saat melakukan kampanye.

Pejabat Negara Wajib Cuti saat Kampanye. Jika Melanggar Bakal Kena Sanksi
Logo Pemilu 2019 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menegaskan, pejabat negara yang tergabung sebagai anggota tim kampanye Pemilu harus cuti saat melakukan kampanye.

Jika tidak, pejabat negara tersebut dinyatakan melanggar aturan pemilu dan bisa dikenai sanksi.

"Pejabat negara kalau kampanye harus cuti. Lah bagaimana kalau tidak cuti, ya tentu saja ada sanksinya," kata Wahyu di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/9/2018).

Jika terjadi pelanggaran, kata Wahyu, akan langsung ditindaklanjuti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sementara kewenangan KPU, hanya sampai pada penyusunan regulasi.

Baca: Pemko kembali Lelang Jabatan Direktur Badan Usaha Kepelabuhan Batam, Tertarik?

Baca: Bebas Tarif Parkir 15 Menit, Aturan Drop Off Bakal Berlaku di Batam Mulai 1 Oktober 2018

Baca: AWAS! Berlaku Mulai 1 Oktober, Mobil Kena Derek Tak Diambil Selama 24 Hari Bakal Dilelang

Wahyu mengatakan, pihaknya telah menyampaikan aturan tersebut kepada seluruh peserta pemilu, baik partai politik, capres dan cawapres, maupun calon anggota DPD.

Secara informal, KPU juga telah mengomunikasikan aturan tersebut kepada caleg di seluruh tingkatan.

"Kita sudah melakukan sosialisasi dan penyampaian informasi kepada peserta pemilu, baik itu partai politik, capres-cawapres, dan calon anggota DPD," ujar Wahyu.

Aturan mengenai kewajiban pejabat negara untuk cuti saat berkampanye tertuang dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017.

Pasal 302 ayat 1 mengatakan, Menteri sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 299 ayat 3 huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti.

Sementara Pasal 303 ayat 1 menyebut, Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota sebagai anggota tim kampanye dan atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksid dalam Pasal 299 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti.

Menurut Undang-Undang, cuti diberikan maksimal 1 hari dalam 1 minggu kerja (*)

*Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jika Tak Cuti Saat Kampanye, Pejabat Negara Disanksi",

Editor: Tri Indaryani
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved