TNI Diminta Abaikan 'Tantangan' Nobar Film G30S/PKI. Ini Alasannya!

TNI diminta mengabaikan tantangan mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo untuk nobar film “Pengkhianatan G30S/PKI".

TNI Diminta Abaikan 'Tantangan' Nobar Film G30S/PKI. Ini Alasannya!
Tribunbatam/Septyan Mulia Rohman
Ilustrasi Nonton bareng (nobar) film Pengkhianatan G30S/PKI yang digelar tahun 2017 lalu. 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta TNI mengabaikan tantangan mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo dan elite politik lain untuk nonton bareng film “Pengkhianatan G30S/PKI".

Sebab, menurutnya, pilihan untuk menonton bareng atau tidak film tersebut adalah hak setiap warga.

TNI seharusnya tidak dipaksa mengambil tindakan yang rawan disalahgunakan oleh kelompok elite politik tertentu.

“Mempersoalkan sikap Panglima TNI dan KSAD dengan kesan seolah-olah takut dan membuat prajurit menjadi penakut jika tidak memerintahkan nonton bareng film G30S/PKI, itu adalah upaya politisasi TNI," kata Usman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/9/2018).

"Prajurit di mana pun, dan juga masyarakat tak bisa dipaksakan untuk menerima satu versi sejarah. Mereka sudah mengerti adanya versi sejarah yang berbeda. Adalah hak setiap orang apakah mau menonton film G30S/PKI atau merujuk film dan literatur alternatif lainnya” tambah Usman.

Baca: Efek Gempa Donggala dan Tsunami Palu, Ada Kapal Melintang di Jalan

Baca: Ini Kata-Kata Terakhir Ade Irma Suryani Sebelum Tewas Pada Tragedi G30S/PKI

Baca: Tak Ada Congkel Mata, Fakta Hasil Otopsi 7 Pahlawan Revolusi Korban G30S/PKI Bikin Bergidik

Usman mengingatkan, tahun lalu, semasa Panglima TNI Gatot Nurmantyo, ada kelompok masyarakat yang terpengaruh oleh isu ini sehingga terlibat aksi penyerangan dan perusakan kantor Yayasan LBH Indonesia.

"Ini adalah intimidasi terhadap pembela HAM. Brutalitas pelaku membuat aparat keamanan kewalahan, baik anggota Polri maupun prajurit TNI yang ikut mengamankan. Beberapa polisi bahkan mengalami luka-luka. Tapi pelaku tidak dihukum," beber Usman.

Usman menambahkan, tidak lama setelah Gatot membuat pernyataan anti-PKI baru-baru ini, sekelompok massa membubarkan Aksi Kamisan di Malang dan Surabaya, pada 27 September, dengan menuduh mereka sebagai antek PKI.

Ia juga mengingatkan, pada masa Reformasi, Menteri Pendidikan era Presiden BJ Habibie, Juwono Sudarsono, membentuk tim khusus untuk meninjau ulang seluruh buku sejarah dalam versi G30S/PKI.

Menteri Penerangan era Habibie pula, yaitu Letnan Jenderal (purn) Yunus Yosfiah, mengakhiri keharusan pemutaran tahunan atas film ‘Penghianatan G30S/PKI’.

Halaman
12
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved