BATAM TERKINI

Ombudsman Kepri Ikut Mengawasi Penerimaan CPNS, Surati BKN Bahas Teknis Pengawasan

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepri turut melakukan pengawasan terhadap proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kepri.

Ombudsman Kepri Ikut Mengawasi Penerimaan CPNS, Surati BKN  Bahas Teknis Pengawasan
TRIBUNBATAM/ Roma
Pertemuan Dishub Kepri, Dishub Kota Batam, Ombusdman, Kepolisian Membahas Taksi Online dan Konvesional Di Gedung Graha Kepri Lantai 5, Rabu (21/2/2018). Foto ilustrasi 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepri turut melakukan pengawasan terhadap proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kepri. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari.

Pengawasan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi Ombudsman sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagaimana amanat Undang-undang (UU) Nomor 37/2008 tentang Ombudsman.

"Ya tentu otomatis, diminta atau tidak kita tetap melakukan pengawasan di Provinsi Kepulauan Riau," ujar Lagat kepada Tribun, Minggu (30/9/2018).

Baca: Ombudsman Kepri Lakukan Pengawasan Penerimaan CPNS di Kepri: Ini yang Akan Dilakukannya

Baca: CPNS 2018 - Saran BKN Soal Waktu Tepat Untuk Melakukan Pendaftaran CPNS di sscn.bkn.go.id

Baca: BKN Umumkan Minggu Ada Gangguan Saat Daftar CPNS, ini Trik Agar Aksesnya Tak Lemot dan Berhasil

Diakuinya Ombudsman Kepri dalam waktu dekat akan memanggil Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pemanggilan tersebut dengan cara, pihaknya akan segera menyurati BKN.

"Senin akan saya surati," tuturnya.

Perihal teknis pelaksanaan pengawasan tersebut, Lagat akan membahasnya didalam pertemuan tersebut. Pastinya, kata Lagat, akan diawasi sesuai dengan prosedurnya.

"Kalau proses pengawasan, dilakukan mulai dari tahap pendaftaran, pelaksanaan tes atau ujian, hingga pengumuman hasil seleksi," paparnya.

Selain itu, pengawasan ini juga untuk mencegah terjadinya maladministrasi dalam proses penerimaan CPNS, sekaligus mendukung penyelenggaraan penerimaan CPNS yang objektif, akuntabel, transparan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Ombudsman, kata Lagat, juga perlu memastikan unit-unit pengawasan internal di setiap instansi pelaksana penerimaan CPNS bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. (*)

Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Sihat Manalu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved