BATAM TERKINI

Kegiatan Pematangan Lahan Tanpa Izin BP Batam, Pemilik akan Dipanggil

Badan Pengusahaan (BP) Batam bereaksi atas kegiatan pematangan lahan tanpa izin yang terjadi di Tanjung Buntung-Bengkong dan kawasan Kabil.

Kegiatan Pematangan Lahan Tanpa Izin BP Batam, Pemilik akan Dipanggil
ISTIMEWA
BP Batam foto ilustrasi 

TRIBUNBATAM.id, BATAM- Badan Pengusahaan (BP) Batam bereaksi atas kegiatan pematangan lahan tanpa izin yang terjadi di Tanjung Buntung-Bengkong dan kawasan Kabil. Hal ini disampaikan saat konferensi pers, Selasa (2/10/2018) di Media Center BP Batam.

Di Bengkong, selain tanpa izin, aktivitas pematangan lahan itu sebagian juga dilakukan di atas lahan berstatus hutan lindung.

Indikasinya akan dijadikan kaveling. Malah dari informasi di lapangan, sudah ada jual beli kaveling di atas lahan yang dimatangkan tanpa izin dari BP Batam tersebut. Lahan tersebut diperjualbelikan kepada warga.

"Hingga saat ini kami belum pernah memberikan izin untuk pematangan lahan pada kawasan tersebut. Termasuk untuk status hutan lindung. Belum ada peralihan peruntukan di sana," kata Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Budi Santoso kepada wartawan.

Baca: Tertarik Ikut Lomba Infografis BP Batam Dalam Rangka Hari Bakti BP Batam, Perhatikan Syaratnya

Baca: BP Batam Gelar Lomba Karya Tulis hingga Fotografi. Simak Syaratnya!

Baca: BP Batam Gelar Open Archery Championship 2018, Diikuti Peserta Mancanegara

Untuk luasan pematangan lahan itu, pihaknya belum melakukan pengukuran. Sementara untuk Kabil, lanjutnya, aktivitas pematangan lahan tanpa izin BP Batam terjadi di belakang SMAN 21 Batam.

Penetapan Lokasi (PL) lahan tersebut semula diberikan untuk Pertamina. Hanya saja kegiatan pematangan di lapangan, dilakukan pihak lain yang bukan penerima lahan.

"Karena penerima alokasi lahan itu Pertamina. Bukan perorangan. Informasinya pematangan lahan itu untuk perumahan," ujarnya.

Sama seperti di Bengkong, untuk luasan lahan yang dimatangkan tanpa izin dari BP Batam di Kabil itu, pihaknya belum punya data pasti.

Namun dirinci berdasarkan PL yang diberikan ke Pertamina seluas 4,6 hektare. Di situ juga ada aset BP Batam, 1,7 hektare, dan satu lokasi lagi milik Pertamina seluas 2,1 hektare.

Kepala Bidang Pengadaan dan Pengalokasian Lahan BP Batam, Fesly Abadi Paranoan menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang melakukan pematangan lahan. Mereka akan dipertanyakan terkait izin pematangan lahan di lokasi tersebut.

"Sejak akhir 2016, BP Batam tidak lagi mengeluarkan izin pematangan lahan untuk kaveling. Bahkan pihak kontraktor pematangan lahan yang sudah mengantongi izin, tapi sudah habis masa berlakunya, tidak kami perpanjang," kata Fesly.

Pada 2018, pihaknya juga menyurati 33 perusahaan yang mengantongi izin pematangan lahan, dan sudah habis masa berlakunya. Supaya tidak melakukan kegiatan di lapangan, tidak melakukan jual beli kaveling, dan melaporkan status terakhirnya ke BP Batam.

Pada kesempatan itu, mereka juga mengingatkan masyarakat, agar tidak membeli lahan kaveling yang tidak jelas statusnya. Status itu bisa dilihat dari keberadaan dokumen lahan.

"Karena nanti yang membeli kaveling akan kesulitan. Bangun rumah, tidak ada legalitasnya, tidak bisa bayar UWT, tak bisa urus sertifikat dan IMB," ujarnya. (*)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Sihat Manalu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved