BATAM TERKINI

Genjot PAD, Rudi Ajak Pelaku Usaha Pakai Aplikasi Berbasis IT

Orang berusaha pasti tidak mau uangnya hilang. Makanya perlu ada alat kontrol itu. Kita minta pengusaha siapkan aplikasi berbasis IT

Genjot PAD, Rudi Ajak Pelaku Usaha Pakai Aplikasi Berbasis IT
TRIBUNBATAM/ALFANDI SIMAMORA
Wali Kota Batam Muhammad Rudi 

TRIBUNBATAM.id, BATAM- Pemerintah Kota (Pemko) Batam mendorong para pelaku usaha menggunakan sistem aplikasi untuk merekam pemasukannya. Selain berguna untuk data terkait pajak ke pemerintah, juga berguna bagi pelaku usaha itu sendiri. Data transaksinya lebih transparan dan bisa terukur.

"Orang berusaha pasti tidak mau uangnya hilang. Makanya perlu ada alat kontrol itu. Kita minta pengusaha siapkan aplikasi berbasis IT," kata Wali Kota Batam, Rudi, Rabu (3/10/2018).

Sebaliknya, Rudi mempertanyakan, jika ada pengusaha yang tak mau menyiapkan aplikasi tersebut. Dalam artian masih menggunakan sistem manual untuk pembukuan keuangannya.

"Ada apa kok masih pakai tulis? Bosnya jarang ada di tempat, tukang tulisnya orang lain. Kalau yang masuk 10, yang ditulis tiga, tujuhnya tak ditulis, kan pengusaha yang rugi," ujarnya.

Karena itu, menurutnya, lebih bagus menggunakan aplikasi agar sekalian transaksinya bisa terekam di alat tapping box dan menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca: Kendaraan Hilang Atau Rusak di Tempat Parkir Dapat Ganti Rugi, Simak Aturannya!

Baca: Pengusaha Minta Kenaikan Pajak Ditunda, Walikota Batam : Kalau Saya Happy Happy Saja

Baca: Polsek Batuaji Kejar Dua DPO Pelaku Curanmor Teman Heru Perdana

Masih dalam upaya mendorong pelaku usaha menggunakan aplikasi untuk merekam data transaksinya, Pemko Batam bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan sosialisasi, Kamis (4/10/2018) bertempat di Gedung Wali Kota Batam.

Sosialisasi itu rencananya menghadirkan Ketua Tim Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK, Aldiansyah Malik Nasution. Peserta sosialisasi, termasuk di dalamnya para pelaku usaha di Batam.

"KPK sudah komitmen akan menindak kalau ada pengusaha yang tak mau menggunakan aplikasi yang dibuatnya sendiri. Sistemnya pakai tapping box. Kalau tak mau, berarti ada kecurigaan," kata Rudi.

Sanksi terhadap pelaku usaha yang bersangkutan, lanjutnya, izin usahanya bisa dibekukan. Sanksi lain, penindakan hukum khusus.

"Ini demi mencari PAD. Karena kita membangun kota ini pakai PAD bukan APBN (anggaran pendapatan belanja negara). Sebenarnya sistem ini sudah lama kita pakai," ujarnya. (wie)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved