Utang Negara Malaysia Terus Menggunung, Mahathir Malah Tolak Donasi Rp365,4 Miliar. Ini Alasannya

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengungkapkan baru-baru ini dia menolak donasi dari sebuah perusahaan

Utang Negara Malaysia Terus Menggunung, Mahathir Malah Tolak Donasi Rp365,4 Miliar. Ini Alasannya
KOMPAS.com
Mantan Perdana Menteri Malaysia 1981-2003 Mahathir Mohammad. 

TRIBUNBATAM.id, KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengungkapkan baru-baru ini dia menolak donasi dari sebuah perusahaan.

Dilansir The Star Sabtu (6/10/2018), donasi tersebut berjumlah 100 juta ringgit, sekitar Rp 365,4 miliar, yang dikirim ke Tabung Harapan.

Dalam konferensi pers Jumat (5/10/2018), Mahathir menjelaskan dia melihat sumbangan dari perusahaan yang tak disebutkan namanya itu bermuatan motif tertentu.

Baca: Budiman Sudjatmiko Tantang Debat Fadli Zon, Fahri Hamzah, hingga Dahnil Anzar

Baca: Kapolda Ajak Warga tak Sebarkan Berita Hoax dan Jaga Keutuhan NKRI

Baca: INFO GEMPA HARI INI - BMKG Rilis Gempa dengan Magnitudo 4,8 Terjadi di Bulukumba Minggu Siang

Baca: Indonesia Raih Emas Pertama Asian Paragames 2018 dari Cabang Bulutangkis

"Kami tidak ingin mereka memberikan uang dan mengharapkan sesuatu sebagai balasannya. Itu jelas perbuatan korupsi," terang Mahathir.

Tabung Harapan adalah tabungan yang dibuka setelah Dr M, sapaan akrab Mahathir, mengumumkan utang Malaysia mencapai 1 triliun ringgit, atau Rp3.654 triliun.

Dengan adanya tabungan tersebut, warga Malaysia yang berniat untuk membantu mengurangi utang negara bisa langsung memberikan donasi.

Hingga 28 September, Malay Mail memberitakan total sumbangan yang terkumpul mencapai 193,98 juta ringgit, sekitar Rp 708,6 miliar.

Lebih lanjut, PM berusia 93 tahun itu juga mendiskusikan bagaimana caranya memberikan pendanaan kepada partai politik.

Dia menjelaskan, pemerintahan koalisi Pakatan Harapan sempat mempertimbangkan untuk mengadopsi sistem Jerman di mana pemerintah menganggarkan dana untuk partai politik.

Namun, dia dan kabinetnya melihat cara itu dianggap tak efektif karena mereka tak ingin membebani para pembayar pajak untuk membiayai parpol.

Halaman
12
Editor: nandrson
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved