BATAM TERKINI

Pertanahan di Batam Masih Krusial, Amsakar Minta Pemerintah Harus Putuskan FTZ atau KEK

"Kami berharap, pemerintah pusat membuat regulasi final sehingga dua institusi tidak lagi saling tumpang tindih

Pertanahan di Batam Masih Krusial, Amsakar Minta Pemerintah Harus Putuskan FTZ atau KEK
Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad. TRIBUN BATAM/ENDRA KAPUTRA 

TRIBUNBATAM.id, BATAM-Salah satu pembahasan seusai dengan melakukan pertemuan dengan Komisi II DPR RI adalah membahas persoalan pertanahan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengakui Batam ini berbeda dengan wliayah lainnya di seluruh Indonesia.

"Dengan kondisi daerah paling berbeda di Indonesia, yang paling mencolok adalah kewenangan bidang pertanahan itu. Walaupun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa pertanahan urusan wajib pemerintah daerah, tapi di Batam itu diberikan kepada BP Batam melalui Kepres Nomor 41 tahun 1973 dan PP Nomor 46 tahun 2007," ujarnya, Jumat (12/10/2018).

Menurutnya persoalan pertanahan di Batam masih berada dalam tatanan implementasi yang tumpang tindih. Sehingga mempengaruhi tata kelola pengolahan di Batam.

"Kami berharap, pemerintah pusat membuat regulasi fi

Baca: Dua Minggu Air Mancur Tuguh Madani Tidak Berfungsi, Ini Penyebabnya

Baca: Kawasan Terpadu Buana Central Park, Lengkap dengan City Walk dan Area Wisata

Baca: Sukseskan Batam Sebagai Destinasi Wisata Kreatif, BP Batam Gelar Pesta Komunitas

nal sehingga dua institusi tidak lagi saling tumpang tindih Sifatnya itukan dapat diminimalisir," katanya.

Amsakar menambahkan salah satu hal adalah yang menjadi solusinya adalah bahasan soal transformadi Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Persoalan ini sudah di bahas di Ombudsman, DPR RI mulai dari komisi 6, komisi 11, komisi 2, semua sudah membahas persoalan ini.

"Tinggal kebijakan mau diambil kemana, kalau tidak, ini akan begini terus. Harapan yg paling penting adalah urusan ini selesai, masyarakat tidak lagi menyewa di daerah mereka sendiri," ujar Amsakar.

Dari pertemuan tersebut, kata dia, muncul wacana adanya eks officio, FTZ ke KEK, FTZ pulus-plus. Komisi II sudah mendapat informasi ini, dan dalam pertemuan beberapa waktu lalu mulai didalami lagi.

"Kalau satu kendali, pasti jadi lebih mudah," tegasnya.(rus)

Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Zabur Anjasfianto
Sumber: Antara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved