KARIMUN TERKINI

Ratusan Hektar Lahan Berubah Jadi Hutan Lindung, Masyarakat Gugat Pemerintah

"Yang kita inginkan adalah hak masyarakat atas tanah yang sudah mereka tidak diambil semena-mena. Karena secara tiba-tiba tanah mereka dirampas

Ratusan Hektar Lahan Berubah Jadi Hutan Lindung, Masyarakat Gugat Pemerintah
TRIBUNBATAM/ELHADIF PUTRA
Sidang perdana gugatan masyarkat di Pengadilan Negeri Karimun terkait lahan mereka yang dijadikan hutan lindung. 

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Masyarakat Guntung Punak, Kelurahan Darussalam, Kecamatan Meral Barat merasa lahan mereka telah dirampas oleh pemerintah. Dimana ratusan hektar lahan mereka berubah menjadi status hutan lindung.

Garena itu masyarakat melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun. Mereka menggugat Perpres nomor 88 tahun 2017, tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

Gugatan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun 2018 dengan diwakili Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bonaparte selaku kuasa hukum masyarakat, pada 12 September 2018.

Sidang perdana gugatan tersebut dilaksanakan Kamis (18/10/2018) dengan agenda memeriksa kelengkapan berkas dan menghadirkan para tergugat.

Namun Hakim Yudi Rozadinata terpaksa menunda persidangan karena para tergugat atau turut tergugat banyak yang tidak hadir.

"Karena beberapa pihak belum dapat hadir. Sesuai dengan hukum acara ya kita tunda. Ini memang hak dari pihak yang belum hadir dan akan dipanggil terlebih dahulu. Sidang kita tunda pada 22 November mendatang dengan agenda yang sama," kata Yudi.

Baca: Dua Siswi SMA Cantik di Karimun Nyaris Jadi Korban Traficking. Kondisinya Cukup Mengenaskan

Baca: Tabrakan di depan Swalayan Hawai, Karimun. Satu Pengendera Sepeda Motor Pingsan

Baca: Tingkatkan Ekonomi Kreatif Karimun Dengan UMKM, Rafiq Promosi Melalui Pameran

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bonaparte, Capt Samuel Bonaparte Hutapea yang hadir dalam presidangan sangat menyayangkan banyaknya tergugat mangkir dari pemanggilan.

"Banyak tergugat dan yang turut tergugat tidak hadir," katanya.

Menurutnya, dalam kasus serupa, apabila sidang berjalan sesuai dengan semestinya maka akan dilanjutkan dengan mediasi. Apabila itu terjadi dan berjalan dengan baik maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak di luar pengadilan.

"Yang kita inginkan adalah hak masyarakat atas tanah yang sudah mereka tidak diambil semena-mena. Karena secara tiba-tiba tanah mereka dirampas dan menjadi hutan lindung. Dan yang terbaik adalah selesai diluar pengadilan. Kami harap para pihak agar dapat menyelesaikan masalah ini, tanpa harus menunggu putusan pengadilan," paparnya.

Disampaikan Samuel beberapa waktu lalu pihak masyarakat juga melakukan pertemuan dengan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.

Samuel mengatakan dalam pertemuan, Gubernur menjanjikan akan memebri dukungan kepada masyarakat mendapatkan kembali haknya.

"Kita juga dijanjikan akan mempertemukan dengan Menteri Kehutanan. Namun sampai saat ini kami belum mendapatkan kabar terkait itu," katanya. (ayf)

Penulis: Elhadif Putra
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved