Banyak Peserta BPJS Kesehatan Nunggak Iuran, Ini Deretan Sanksi Tegas yang Bakal Menanti

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bakal mengetatkan sanksi bagi para peserta yang menunggak pembayaran iuran.

Banyak Peserta BPJS Kesehatan Nunggak Iuran, Ini Deretan Sanksi Tegas yang Bakal Menanti
KOMPAS.com / Ramdhan Triyadi Bempah
Petugas BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor sedang melayani seorang warga yang sedang mengurus kartu BPJS Kesehatan, di kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/11/2017). 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bakal mengetatkan sanksi bagi para peserta yang menunggak pembayaran iuran.

Hal itu bertujuan untuk minimalisir defisit yang terjadi di perusahaan tersebut. 

Kepala Humas BPJS kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan, setidaknya perusahaan akan mengetatkan sanksi tersebut terhadap peserta yang termasuk dalam pekerja bukan penerima upah (PBPU/informal).

Sebab segmen tersebut merupakan salah satu penyumbang defisit yang dialami BPJS Kesehatan saat ini.

Adapun berdasarkan data dari Kementerian Keuangan per akhir Oktober 2018 defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 7,95 triliun.

Baca: Bisa Berbicara 10 Bahasa hingga Bernyanyi, 2 Bocah Penjual Souvenir di Candi Ini Dikagumi Turis

Baca: Biar Kekinian, Begini Cara Bikin Stiker WhatsApp Bergambar Foto Dirimu, Ikuti 6 Langkah Mudah Ini

Baca: Ngaku Memaafkan Via Vallen, Jerinx SID Jelaskan Alasannya Ucapkan Kata Tak Pantas

Jumlah itu merupakan selisih dari iuran yang terkumpul yakni Rp 60,57 triliun dengan beban Rp 68,52 triliun. Adapun sumber defisit itu paling besar dari peserta pekerja bukan penerima upah.

Segmen peserta itu hanya bisa mengumpulkan iuran sebesar Rp 6,51 triliun. Sementara beban yang ditimbulkan senilai Rp 20,34 triliun, sehingga memiliki selisih Rp 13,83 triliun.

Kemudian, segmen peserta bukan pekerja juga memiliki selisih Rp 4,39 triliun. Sebab, iuran yang terkumpul Rp 1,25 triliun sementara bebannya Rp 5,65 triliun.

Begitu juga dengan pekerja penerima upah (PPU) yang didaftarkan pemerintah daerah juga menyumbang defisit Rp 1,44 triliun karena iuran Rp 4,96 triliun dan bebannya Rp 6,43 triliun.

Justru untuk segmen penerima bantuan iuran (PBI) keuangannya tidak negatif. Tercatat, iuran PBI jumlahnya mencapai Rp 19,1 triliun.

Halaman
12
Editor: Tri Indaryani
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved