Miliki Tunggakan Miliaran Rupiah, Kominfo Cabut Izin Frekuensi Tiga Perusahaan Termasuk First Media

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan tindakan tegas terhadap tiga perusahaan yang menunggak bayaran sejak 2016.

Miliki Tunggakan Miliaran Rupiah, Kominfo Cabut Izin Frekuensi Tiga Perusahaan Termasuk First Media
KONTAN
ILUSTRASI. PT First Media Tbk - Link Net 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA -  Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan tindakan tegas terhadap tiga perusahaan yang menunggak bayaran sejak 2016.

Setelah memberikan peringatan hingga tiga kali namun tak juga digubris, Kominfo memutuskan untuk mencabut Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) 2,3 GHz dari PT First Media Tbk (KBLV), PT Internux, dan PT Jasnita Telekomindo.

Direktur Operasi Sumber Daya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo Dwi Handoko bilang pencabutan izin dilakukan lantaran ketiga perusahaan belum menunaikan pembayarannya yang telah jatuh tempo Sabtu (17/11) kemarin.

"Sudah ada tiga kali Surat peringatan yang kami kirim, terakhir itu pada 9 November, dan sampai jatuh tempo Sabtu (17/11) kemarin pukul 23:59 kami juga belum menerima pembayaran," katanya saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (18/11).

Sebagaimana ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf f Permenkominfo 9/2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, pemegang izin yang selama dua tahun dari tanggal jatuh tempo tak membayar biaya pengguna memang harus dicabut izin penggunaannya.

Baca: Jika China Tak Mau Tunduk, Amerika Serikat Ancam Naikkan Tarif Produk China Jadi 500 Miliar Dolar AS

Baca: Menteri Perhubungan Beri Warning, Gojek dan Grab Bisa Terancam Dicabut Izin Operasi

Baca: Teras Warga Kalianda Kena Semburan Debu Panas dan Hitam, Diduga Efek Letusan Gunung Anak Krakatau

Baca: Tomat Hingga Brokoli, 7 Jenis Sayuran Ini Tidak Disarankan Dikonsumsi Mentah. Ini Alasannya!

Ketiga perusahaan ini sendiri merupakan bagian dari enam perusahaan pemenang lelang frekuensi 2,3 GHz pada 2009 lalu. Tiap tahunnya masing-masing perusahaan dibebankan biaya penggunaan frekuensi yang paling lambat dibayarkan pada 17 November tiap tahunnya.

Sementara frekuensi 2,3 GHz milik First Media diselenggarakan di Zona 1 yaitu wilayah Sumatera bagian utara, dan Zona 4 di Jabodetabek, dan Banten. Internux di Zona 4 Jabodetabek dan Banten. Serta Jasnita di Zona 12 Sulawesi bagian Utara.

Nah, tagihan sejak 2016 dan 2017 yang belum dibayarkan First Media adalah Rp 364,84 miliar, Internux senilai Rp 343,57 miliar, dan Jasnita sebesar Rp 2,19 miliar.

"Karena tanggal jatuh temponya hari Sabtu (17/11), maka pencabutan izin akan kita lakukan pada hari kerja, Senin (19/11) besok," sambung Dwi.

Sementara itu Kepala Bagian Bantuan Hukum SDPPI Kominfo Fauzan Priyadhani bilang lantaran telah melewati jatuh tempo tagihan 2018, maka ketiga perusahaan tersebut telah menunggak biaya penggunaan selama tiga tahun, sejak 2016-2018.

Halaman
12
Editor: Tri Indaryani
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved