KEPRI TERKINI

Mantan Kadis PU Natuna Jadi Tesangka Korupsi Pembangunan Pasar, Begini Modus yang Dilakukan

Sembilan tersangka yang terlibat kasus korupsi pembangunan pasar moderen di Natuna telah merugikan negara sebanyak Rp 4.852.837.691 atau hampir Rp 5

Mantan Kadis PU Natuna Jadi Tesangka Korupsi Pembangunan Pasar, Begini Modus yang Dilakukan
TRIBUNBATAM.id/ENDRA KAPUTRA
Direskrimsus Polda Kepri, Kombes Pol Rustam Mansur didampingi Humas Polda Kepri Kombes Pol S Erlangga menyampaikan penjelasan terkait penetapan sembilan tersangka pembangunan pasar di Natuna, Kamis (22/11/2018) 

TRIBUNBATAM.id, BATAM- Sembilan tersangka yang terlibat kasus korupsi pembangunan pasar moderen di Natuna telah merugikan negara sebanyak Rp 4.852.837.691 atau hampir Rp 5 miliar

Hal itu disampaikan Direskrimsus Polda Kepri, Kombes Pol Rustam Mansur, dalam ekspos di Pendopo Polda Kepri, Kamis (22/11/2018) sore.

Dalam ekspos yang dihadiri Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol S Erlangga, diketahui korupsi itu sendiri adalah pembangunan proyek pasar moderen di Jalan Muhamad Benteng Kecamatan Bungguran Timur, Kabupaten Natuna.

Baca: Suami di Batam Jual Istri dan Adik Ipar ke Teman Sendiri, Alasannya Tidak Masuk Akal

Baca: Ibu Ini Unggah Video Menyusui dengan Putranya yang Masih Berusia 18 Bulan, Dipenjara 10 Tahun

Baca: Ingin Urus Balik Nama BPKB di Polda Kepri, Begini Prosedur dan Syarat yang Perlu Dilengkapi

Sembilan tersangka itu masing-masing Minwardi, Muhammad Asgaff, Mohammad Basyir Idris, Lukman Hadi, Z. Harry, Dimas Adi Prasetyo, Duwi Satrio, IR. Sudarnardi, Nur Syamsi. Dari tresangka itu diketatui Minwardi yang kala itu menjabat sebagai Kadis PU Natuna selama 11 tahun.

Dijelaskan Rustam, pengungkapan ini berawal dari mengkraknya pembangunan pasar moderen yang tidak selesai dari waktu yang sudah ditentukan.

"Proyek ini dalam kontrak perjanjian di tandatangani pada (24/09/2014). Namun sebenarnya (4/09/2014) denga nilai kontrak Rp 36,5 miliar lebih," kata Kombes Pol Rustam Mansur.

Selanjutnya, tersangka bernama Muhammad Assegaff adalah selaku pemenang tender proyek sebagai Direktur PT Mangkubuana Utama Jaya, ini memulai pekerjaan pada 25 desember 2015.

"Namun mulai dari pelaksanaan dan pembayaran proyek bertentangan dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan jasa pemerintah," ucapnya.

Sebab, lanjut Rustam, Direktur perusahaan tersebut malah melakukan pengalihan pekerjaan tersebut kepada tersangka bernama Mohamad Basyir, dan tersangka bernama Lukman, yang tertera dari bukti kontrak tanggal (18/09/2014).

"Dalam pencairan 24 persen pekerjaan, bukan malah dipergunakan untuk pembangunan, melainkan melakukan pembagian uang tersebut kepada beberapa tersangka itu dengan cara mark up anggaran dengan total hampir Rp 5 miliar lebih yang menjadi kerugian negara," ujarnya.

Bukan hanya itu saja, kawanan pencuri uang negara ini pun melakukaan perbuatan dengan membuat laporan palsu yang menyebutkan sudah menyelesaikan pekerjaan 48 persen.

"Padahal saat dilakukan pengecekan, baru 15 persen saja yang baru dikerjakan. Mengapa begitu, karena modus ini digunakan agar bisa melakukan pencairan selanjutnya," ujarnya.

Perkara ini pun sudah memasuki P21, walaupun perkara ini sudah P21, pihak kepolisian masih akan terus melakukan pengembangan atas pengungkapan ini.

"Sudah P21 perkara ini, mungkin dalam dua hari kedepan atau senin sudah masuk pada tahap dua lah. Namun kita akan terus lakukan pengembangan atas perkara ini," ujarnya.

Tujuh dari sembilan tersangka ini, hanya menyaksikan dengan tatapan mata yang sayup. Sedangkan dua orang tersangka lagi, polisi menyebutkan sedang mendaptakan pengobatan di rumah sakit, dikarenakan mengalami demam.(dra)

Penulis: Endra Kaputra
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved