BATAM TERKINI

Pengawasan Orang Asing di Batam, DPRD Gandeng Imigrasi. Siapkan Wadah Peraturan

"Kita membahas bagaimana mekanisme pembahasan ataupun memantau orang asing di Kota Batam," ujar Lucky, Jumat (23/11/2018).

Pengawasan Orang Asing di Batam, DPRD Gandeng Imigrasi. Siapkan Wadah Peraturan
TRIBUNBATAM.id/ROMA ULY SIANTURI
Kepala Imigrasi Kelas I Kota Batam, Lucky Agung Binarto dan Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardianto 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Kepala Imigrasi Kelas I Kota Batam, Lucky Agung Binarto mengakui pihaknya telah membahas terkait pengawasan dan pemantauan orang asing di Kota Batam.

Mereka bersama dengan DPRD akan bekerjasama dalam pemantauan orang asing.

"Kita membahas bagaimana mekanisme pembahasan ataupun memantau orang asing di Kota Batam," ujar Lucky, Jumat (23/11/2018).

Baca: PORPROV KEPRI - Tim Voli Putra Kota Batam Bungkam Tim Anambas

Baca: Wako Tunggu Hasil Rapat Panselnas di Jakarta, Jumlah Peserta CPNS Ikut Ujian Masih Digodok

Baca: Nelayan Bintan Keluhkan Syarat Urus Surat Pas Kecil, Nama Pembuat Kapal Wajib Diketahui

Diakuinya biarlah Komisi I DPRD Kota Batam yang akan melakukan pembahasannya. Pihak Imigrasi memberikan support atas keputusan dari pembahasan tersebut.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardianto yang mendampingi Lucky hingga depan Kantor DPRD Kota Batam mengatakan pada prinsipnya isu terkait orang asing sangat kuat di Batam.

Oleh karena itu imigrasi salah satu mitra Komisi I yang akan digandeng dalam pemantauan tersebut.

"Orang asing ini bukan hanya individu, tetapi juga organisasinya. Itulah makanya harus di pantau," katanya.

DPRD Kota Batam akan menyiapkan wadah pengaturan orang asing di Batam. Kemungkinan melalui Peraturan Daerah (Perda) ataupun aturan yang menjadi acuan pengawasan dan pemantauan.

Perda ini akan dikaji dan diusulkan di Komisi I, diusulkan dalam paripurna dan diusulkan dalam Pantia Khusus (Pansus).

"Dalam pemantauan ini, bukan hanya peran Imigrasi saja. Pemerintah dan masyarakat juga sangat dibutuhkan. Itulah peran negara harus ada," katanya.

Budi menambahkan yang menjadi kekhawatiran DPRD Kota Batam terhadap orang asing ditengah tahun politik ini adalah isu banyaknya sekelompok orang asing. Jadi tak hanya perorangan saja.

"Satu sisi memang pengaturan orang asing di suatu negara itu harus ada. Sekali lagi orang asing itu bukan hanya perorangan tetapi LSM, ormas, dan lainnya. Kemungkinan kita usulkan 2019 karena sudah diusulkan di prolegda," katanya. (rus)

Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved