Dianggap Melanggar UU Monopoli, Sari Roti Didenda KPPU Sebesar Rp 2,8 Miliar

Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU) memutuskan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI), bersalah akibat telat melapor aksi korporasinya

Dianggap Melanggar UU Monopoli, Sari Roti Didenda KPPU Sebesar Rp 2,8 Miliar
dok kontan
ilustrasi sari roti 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU) memutuskan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI), bersalah akibat telat melapor aksi korporasinya mengakuisisi saham mayoritas PT Prima Top Boga. 

KPPU menghukum produsen Sari Roti itu untuk membayar denda senilai Rp 2,8 miliar.

"Menyatakan bahwa Terlapor (Nippon Indosari) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 29 UU 5/1999 juncto pasal 6 PP 57/2010," kata Ketua Majelis Komisi Ukay Karyadi membacakan amar putusan, Senin (26/11/2018) di Ruang Sidang KPPU.

Baca: Selasa Pagi Ini Sidang Kasus Perdagangan Orang Digelar di PN Batam. Agendanya Pemeriksaan Saksi

Baca: Prakiraan Cuaca Wilayah Kepri, Selasa Hari Ini, Waspada Hujan pada Rabu Dinihari WIB

Baca: Jadwal Liga Champion, Malam Ini Juventus vs Valencia. Live di RCTI

Dalam pasal 29 UU 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan bahwa notifikasi merger paling lambat dalam 30 hari setelah akuisisi terjadi.

Sementara dalam penjelasannya dalam sidang, Anggota Majelis Guntur Putra Saragih menyebutkan, akuisisi Prima sah terjadi pada 9 Februari 2018. Namun, Nippon baru melaporkan akuisisi Prima pada 29 Maret 2018.

"Pada 7 Maret 2018, Komisi telah mengingatkan terlapor (Nippon) untuk melaporkan akuisisinya terhadap PT Prima Top Boga selamat-lambatnya pada 23 Maret 2018," jelasnya. (Anggar Septiadi)

Artikel ini telah tayang di Kontan dengan judul "Sari Roti dihukum KPPU membayar Rp 2,8 miliar"
Editor: nandrson
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved