BATAM TERKINI

KPK Lakukan Supervisi Pencegahan Korupsi kepada Sejumlah Pejabat di Batam

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPI) RI melakukan kegiatan supervisi pencegahan terkait pembinaan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM.

KPK Lakukan Supervisi Pencegahan Korupsi kepada Sejumlah Pejabat  di Batam
Tribunnews.com/ Dennis Destryawan
Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan. foto ilustrasi 

TRIBUNBATAM.id, BATAM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPI) RI melakukan kegiatan supervisi pencegahan terkait pembinaan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan pemerintahan. Sejumlah pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, termasuk Batam, dikumpulkan di ruang pertemuan lantai IV Gedung Wali Kota Batam, Selasa (27/11/2018).

Sebut saja seperti Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, TS Arif Fadillah, Sekda Kota Batam, Jefridin, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam, M Sahir, dan beberapa lainnya. Hadir dalam kegiatan itu, Ketua Tim Koordinator Supervisi KPK, Adliansyah Nasution.

Baca: Zumi Zola Menangis Minta Hartanya Dikembalikan KPK, Berharap Istri dan Keluarganya Tetap Kuat

Baca: Jadwal Laga Krusial PSM dan Persija, Penentu Juara Liga 1 2018

Baca: Tujuh Fakta Penipuan Kasus Pencari Kerja yang Diduga Dilakukan MS, Nomor 5 Paling Merugikan Pekerja

"Saya mengingatkan beberapa hal. Tolong jangan terjadi hal-hal di luar prosedur," kata laki-laki yang akrab disapa Coki ini.

Adliansyah juga mengingatkan, agar hasil survei penilaian integritas (SPI) KPK 2017, yang menempatkan Provinsi Kepri di posisi tiga besar provinsi dengan nilai terendah dari 15 provinsi, menjadi perhatian bersama. Persoalan suap diakuinya banyak terjadi dimana-dimana.

"Kalau suap dimana-mana itu. Makanya kita tidak bosan-bosan mengingatkan kepada ASN soal suap, agar hal ini menjadi perhatian," ujarnya.

Dikatakan, sebenarnya ASN sudah tahu terkait dampak pelanggaran hukum ini. Usaha untuk menghindarinya, kembali lagi pada diri masing-masing.

"Itulah tugas supervisi, kita ingatkan agar kewenangan yang diberikan jangan sampai disalahgunakan," kata Coki.

Sementara itu, Sekda Provinsi Kepri, TS Arif Fadillah mengatakan, dalam kegiatan tersebut, KPK memberikan arahan kepada pihaknya, khususnya yang berkaitan dengan BKPSDM.

"Seperti sistem, prosedur, mutasi dan promosi pegawai agar menjadi perhatian bersama. Beliau juga menceritakan beberapa daerah yang bermasalah terkait hal ini, untuk dihindari bersama agar tidak terjadi di Kepri," kata Arif.

Dikatakannya, saat ini sudah ada beberapa peraturan yang mengatur terkait ASN. KPK meminta agar aturan tersebut diikuti proses dan aturannya.

"Mudah-mudahan aparatur juga paham kalau saat ini eranya kompetisi dan profesional," ujarnya. (*)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Sihat Manalu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved