ANAMBAS TERKINI

Pembayaran Kurang Salur Program Pengentasan Kemiskinan Tahun 2015 ke Pemkab Anambas Belum Juga Turun

‎Hal ini terungkap dalam pidato pengantar nota keuangan R-APBD tahun anggaran 2019 yang dibacakan Bupati dalam paripurna di gedung DPRD belum lama ini

Pembayaran Kurang Salur Program Pengentasan Kemiskinan Tahun 2015 ke Pemkab Anambas Belum Juga Turun
tribunnews.com
ilustrasi rancangan APBD 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - Komitmen Pemerintah Provinsi Kepri terhadap Anambas kembali menjadi perhatian.

Hal itu muncul setelah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp 10,159 miliar yang merupakan pembayaran kurang salur program pengentasan kemiskinan tahun anggaran 2015 yang masuk pada komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Ironisnya, dana itu hanya tercatat pada R-APBD sebagai hutang karena kucuran dana tersebut belum juga turun.

Baca: WhatsApp MS Masih Aktif, Pencaker Korban Penipuan Kecewa Polisi Tak Kunjung Amankan MS

Baca: Warga Negara Asing Pengungsi Gelar Aksi Unjuk Rasa di Hotel Bhadra Resort Bintan. Ini Tuntutannya

Baca: 5.846 Botol Tinta Sidik Jari Pemilu Tiba di Batam

Baca: CPNS 2018 - Pengumuman Hasil SKD CPNS 2018 Kemenlu. 268 Orang Lulus. Klik Pengumuman & Link Disini

‎Hal ini terungkap dalam pidato pengantar nota keuangan R-APBD tahun anggaran 2019 yang dibacakan Bupati dalam paripurna di gedung DPRD belum lama ini.

"Total lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan sebesar Rp 14,560 miliar atau meningkat sebesar 14,10 persen. Salah satunya bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dengan total Rp 23,059 miliar," ujarnya.

Ia menjelaskan, selain bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, terdapat pendapatan hibah dari pemerintah berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2019 yang diasumsikan sebesar Rp 7,543 miliar.

Kemudian dana penyesuaian dan otonomi khusus yang dalam hal ini dana desa dari Pemerintah Pusat sebesar 51,179 miliar Rupiah.

Haris merincikan, selain bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, terdapat komponen lain yang masuk ke dalam dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah daerah lainnya, yakni dana bagi hasil pajak provinsi tahun anggaran 2019 sebesar Rp 36,033 miliar.

"Dana bagi hasil pajak provinsi ini mengalami peningkatan sebesar 2,35 persen," ungkapnya.

‎Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Anambas, Azwandi mengatakan, pencatatan itu dilakukan secara administrasi dalam APBD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Upaya berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi pun menurutnya terus dilakukan untuk merealisasikan hal itu.

"Itu tercatat sebagai utang sejak tahun 2015. Secara administrasi tetap tercatat dalam APBD," katanya.

Selain pembayaran kurang salur program pengentasan kemiskinan tahun anggaran 2015, terdapat bantuan keuangan Pemerintah Provinsi lainnya yang tercatat pada R-APBD Anambas tahun 2019.

Dana sebesar Rp 12,900 miliar diketahui tercatat sebagai sharing dana untuk pembangunan jembatan Selayang Pandang (SP) jalur II yang pembangunannya direncanakan selama tiga tahun.(tyn)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved