PEMILU 2019

Bawaslu Anambas: Politik Uang Itu Seperti Penyakit Diabetes, Dikonsumsi Manis, Tapi Menyiksa

"Politik uang ini ibarat penyakit diabetes. Dikonsumsi manis tapi menyiksa, malah mematikan," kata anggota Bawaslu Anambas Liber Simaremare

Bawaslu Anambas: Politik Uang Itu Seperti Penyakit Diabetes, Dikonsumsi Manis, Tapi Menyiksa
TRIBUNBATAM.id/SEPTYAN MULIA ROHMAN
Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas, Yopi Susanto saat memberikan pemaparan tentang pengawasan partisipatif dalam pemilihan umum. Tribun/Septyan Mulia Rohman. 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - ‎Politik uang dalam tahapan pelaksanaan Pemilu di 2019, menjadi salahatu perhatian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dalam sosialisasi pengawasan partisipatif yang dilaksanakan di salahsatu aula tempat penginapan di Tarempa Sabtu (1/12), Bawaslu mengibaratkan politik uang ini dengan penyakit diabetes.

"Politik uang ini seakan sudah mendarah daging. Kalau boleh diibaratkan, seperti penyakit diabetes. Dikonsumsi manis tapi menyiksa, malah mematikan," ujar anggota Bawaslu Anambas Liber Simaremare.

Baca: BARELANG MARATHON 2018 - Runner Blade, Shariff Abdullah Tetap Semangat Menuju Garis Finish

Baca: Hasil Lengkap, Klasemen & Top Skor Liga Italia Setelah Juventus Menang Lagi. Ronaldo Sudah 10 Gol

Baca: BARELANG MARATHON 2018 - Kepala BP Batam Joget Syantik, Hingga Menyanyikan Lagu Virza

Baca: Hasil Liga Inggris Southampton vs Man United - Sempat Tertinggal Dua Gol, MU Hanya Raih Hasil Seri

Ia menjelaskan pencegahan praktek politik uang menjadi salahsatu tugas dan wewenang Bawaslu, selain tugas lainnya seperti pencegahan dan penindakan pelanggaran ‎termasu sengket proses pemilu, pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilu, mengawasi netralitas ASN dan anggota TNI/Polri, hingga mengawasi pelaksanaan peraturan KPU dan lainnya sesuai dengan UU nomor 7 tahun 2017.

‎Koordinator Divisi pencegahan dan hubungan antar lembaga‎ ini mengatakan, pencegahan praktek politik uang bisa dilakukan dimulai dengan diri sendiri yang menolak ketika ada calon maupun partai politik tertentu menawarkan sejumlah uang dengan dalih mengajak untuk memilih calon, pasangan atau parpol tertentu.

"Kembali kepada diri kita. Bisa dibayangkan dengan jumlah uang yang diberikan tidak sebanding dengan masa jabatan yang diamanahkan kepada mereka," katanya.

Liber juga mengatakan pengawasan Bawaslu ‎bersifat melekat. Oleh karena itu, jangan heran kalau ada anggota Bawaslu baik pada tingkat kabupaten, kecamatan bahkan di tingkat desa yang hdir dalam kegiatan kampanye caleg meski tidak diundang sekalipun.

Pemberitahuan kepada pihak yang melanggar aturan Pemilu, menurutnya bakal dikedepankan meski tidak menutup kemungkinan ada langkah penindakan.

"Tetap kami akan warning bila ada pelanggaran. Kalau tidak diindahkan, maka kami akan lakukan penindakan," katanya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas, Yopi ‎Susanto menyebut langkah preventif menjadi strategi Bawaslu yang diprioritaskan daripada langkah represif.(tyn)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved