PEMILU 2019

Masuknya Orang Gangguan Jiwa Pada Pemilu, KPU Anambas Koordinasi dengan Dinas Kesehatan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Anambas berkoordinasi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Daerah.

Masuknya Orang Gangguan Jiwa Pada Pemilu, KPU Anambas Koordinasi dengan Dinas Kesehatan
TRIBUNBATAM.id
Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Anambas Jufri Budi 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Anambas berkoordinasi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Daerah.

Ini terkait adanya arahan masuknya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) untuk memilih pada Pemilihan Umum.

Jufri Budi Ketua KPU Anambas yang dihubungi mengatakan, koordinasi dengan sejumlah OPD ini dilakukan untuk mengetahui jumlah data ODGJ di Anambas, termasuk menentukan apakah yang bersangkutan masuk dalam kriteria untuk bisa memilih dalam pesta demokrasi tahun 2019 mendatang.

"KPU akan berkoordinasi dengan dinas terkait. Seperti dinas kesehatan misalnya," ujarnya Senin (3/12/2018).

Ia menambahkan, koordinasi dengan Dinas Kesehatan berkemungkinan dilakukan untuk mengetahui kategori dari tingkat gangguan jiwanya. Dinas kesehatan pun, menurutnya memiliki tenaga psikiater dalam menentukan apakah yang bersangkutan dapat masuk dalam kategori yang dapat memilih.
"Karena bisa saja tidak seumur hidup mengalami gangguan kejiwaan," ungkapnya.

Baca: Soal SKB di Anambas, Pelamar Tenaga Pendidik Wajib Bawa Sertifikat yang Asli

Baca: Bawaslu Anambas: Politik Uang Itu Seperti Penyakit Diabetes, Dikonsumsi Manis, Tapi Menyiksa

Baca: Syarat Juara Liga 1 2018-Persija Cukup Imbang, PSM Wajib Menang di Laga Akhir

Padillah, S.Kom Ketua Divisi Data Pemilih KPU Kabupaten Kepulauan Anambas mengatakan, sebanyak 66 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tercatat di Anambas berdasarkan data dari Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat desa yang diperolehnya.

Selanjutnya, data ini akan diturunkan ke kecamatan untuk didata apakah sejumlah nama yang ada ini memenuhi persyaratan atau tidak seperti yang telah diatur, seperti memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau tidak.

"Datanya kami peroleh pagi hari tadi. Diantara data ini, ada yang sudah meninggal, ada yang sudah direhabilitsi, dan ada yang masih menjalani pengobatan," ungkapnya.

Hasil dari data yang diturunkan ke PPK dan PPS, selanjutnya bakal dibawa dalam rapat koordinasi di Provinsi Kepri.

Ia menjelaskan, dari provinsi hanya mengarahkan untuk mencari data mengenai hal itu serta berkoordinasi dengan dinas sosial dan dinas kesehatan pada masing-masing kabupaten/kota.

"Dalam coklit terbatas pun, kami selalu bergandengan tangan dengan Panwascam," ungkapnya.

Pemberian hak pilih kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) itu dilakukan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor 135/PUU-XIII/2015.

Syarat yang harus dilengkapi agar ODGJ dapat mencoblos dengan memiliki surat keterangan sehat dari dokter, selain syarat lain berusia minimal 17 tahun dan memiliki KTP-elektronik.(tyn)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved