Wabup Kabupaten Anambas: Penerapan Program JHT untuk Pegawai Tidak Tetap Harus Disosialisasikan

Penerapan program Jaminan Hari Tua (JHT) kepada Pegawai Tidak Tetap (PTT) memerlukan sosialisasi terlebih dahulu.

Wabup Kabupaten Anambas: Penerapan Program JHT untuk  Pegawai Tidak Tetap Harus Disosialisasikan
tribunbatam/septyanmuliarohman
Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Wan Zuhendra 

TRIBUNBATAM.id, ‎ANAMBAS - Penerapan program Jaminan Hari Tua (JHT) kepada Pegawai Tidak Tetap (PTT) memerlukan sosialisasi terlebih dahulu.

Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Wan Zuhendra mengatakan, hal ini penting agar tidak menjadi pertanyaan saat hal ini diterapkan.

"Mengenai program JHT ini memang diperlukan sosialisasi. Kalau tidak, khawatirnya akan menimbulkan pertanyaan di kalangan PTT," ujarnya Jum'at (7/12/2018).

Ia menjelaskan, sesuai peraturan yang diatur, terdapat presentase sebesar 5,7 persen yang harus dikeluarkan untuk bisa mengikuti ‎program dari BPJS Ketenagakerjaan itu. Presentase 2 persen dibebankan kepada individu pekerja, sementara 3,7 persen menjadi tanggungan pemberi kerja dalam hal ini Pemerintah Daerah.

"Sesuai aturannya seperti itu. Sehinga, kami menganggap ini perlu untuk disosialisasikan," ungkapnya.

‎Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Anambas sebelumnya sedang mendorong agar iuran untuk Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan ‎untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) dapat diakomodir pada APBD murni 2019.

Yunizar Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu yang ditemui mengatakan, dari kalkulasi yang dilakukan, alokasi dana yang diperlukan untuk merealisasikan program itu mencapai 4,8 miliar Rupiah.

"Ini lah yang lagi digesa. Kenapa kami usulkan demikian, karena hak keuangan yang diterima oleh PTT setiap bulannya di bawah UMK," ujarnya.‎

Asisten Bidang Pemerintahan Setdakab Anambas, Zuhkrin mengatakan, upaya untuk merealisasikan program Jaminan Hari Tua untuk ribuan pegawai ini, telah menjadi perhatian Bupati Anambas serta meminta OPD terkait untuk bisa menganggarkannya. Dalam rapat di lantai dua gedung DPRD, ia menyebut kalau ambisi PTT agar program ini bisa terealisasi terbilang tinggi.

Baca berita terkait di Tribun Batam edisi Sabtu (8/12/2018)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Rio Batubara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved