BP Batam Dibubarkan

BP Batam Dibubarkan, Kewenangan ke Pemko Batam. Darmin: Tahun Baru Sudah Satu Tangan

Menko Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan, peralihan kewenangan BP Batam ke Pemko Batam sudah harus dijalankan awal tahun 2019.

BP Batam Dibubarkan, Kewenangan ke Pemko Batam. Darmin: Tahun Baru Sudah Satu Tangan
Harian Warta Kota/henry lopulalan
Presiden Joko Widodo didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (kedua kiri), Menko Polhukam Wiranto (kiri), Menkeu Sri Mulyani ( kanan) bersiap memberikan arahan tentang program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (28/7). Presiden Joko Widodo meminta kepada pejabat Eselon I, II dan III Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan untuk pro aktif, serius dan siap melayani para wajib pajak yang akan mengikuti program pengampunan pajak. 

TRIBUNBATAM.id - Peralihan kewenangan BP Batam ke Pemko Batam segera dilakukan.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan, peralihan kewenangan BP Batam ke Pemko Batam sudah harus dijalankan awal tahun 2019.

Meski peralihan kewenangan dari BP Batam ke Pemko Batam harus melalui proses, namun Darmin menegaskan harus segera dilakukan. 

Diakuinya saat ini masih harus ada pencatatan macam-macam yang harus diselesaikan dan disiapkan legalnya. Tapi Darmin meyakinkan, akan diselesaikan segera. “Kita akan usahakan ya begitu tahun baru sudah satu tangan,” tegas usai rapat di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/12/2018) seperti dilansir Setkab.go.id.

Saat ditanya apakah dengan demikian BP Batam dibubarkan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, menjawab singkat, “Lebih kurang akan begitu.”

Baca: Cara Mudah Hilangkan Status Mengetik di WhatsApp, Ikuti Langkah-langkah Ini

Baca: Pembangunan Ekonomi di Batam Belum juga Rampung, Jokowi Kesal: Sudah Berkali-kali Rapat

Setelah mendengarkan informasi dari dunia usaha, keterangan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu), pemerintah memutuskan akan menghapuskan dualisme di Batam, dengan mengalihkan kewenangan yang selama ini melekat pada Badan Pengusahaan (BP) Batam kepada Pemerintah Kota Batam.

“Tadi Presiden dan Wapres memutuskan dualisme itu harus segera dihilangkan. Itu berarti hanya ada satu, enggak boleh dua.  Segera hilang,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas tentang Pengembangan Batam, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/12) sore.

Artinya, lanjut Menko Perekonomian, untuk jalan cepatnya, kewenangan sebagai BP Batam sebagai tangan pemerintah di daerah itu akan dilaksanakan, akan dirangkap oleh Walikota Batam. Sehingga jadi satu dia tangannya, enggak dua.

Mengenai masalah perizinan, menurut Menko Perekonomian, dari sekarang pun sudah ada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di sana. Kalau sekarang masih ada 2 lantai, menurut Darmin, nantinya mungkin jadi satu lantai.(*)

Penulis: Agus Tri Harsanto
Editor: Agus Tri Harsanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved