PPID Anambas Turun, Sebelumnya Peringkat 2. Dari Evaluasi Ini Penyebabnya

‎Peringkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk Anambas turun drastis.

PPID Anambas Turun, Sebelumnya Peringkat 2. Dari Evaluasi Ini Penyebabnya
Ist
Kepala bidang komunikasi, informasi publik dan persandian pada Dinas komunikasi, informasi dan statistik Kabupaten Kepulauan Anambas, Richart saat menerima penghargaan dari Komisi Informasi belum lama ini. Rakor awal tahun, menjadi agenda utama dari PPID untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang diperoleh Anambas dalam bidang transparansi 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - ‎Peringkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk Anambas turun drastis.

Bila sebelumnya Anambas memperoleh peringkat kedua, kini Anambas memperoleh peringkat kelima dari tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepri.

Richart Kepala bidang komunikasi, informasi publik, dan persandian Kabupaten Kepuluan Anambas mengatakan, dari evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi pada tahun 2018, Anambas memiliki catatan kurang informatif dengan nilai antara 40 sampai 59 poin.

"Ada beberapa hal yang menjadi catatan, salahsatunya belum terealisasinya PPID pembantu pada tingkat desa dan kecamatan, termasuk ke sejumlah sekolah," ujarnya saat rakor PPID triwulan IV di lantai II kantor Bupati Anambas di Pasir Peti Senin (17/12/2018).

Kepada sejumlah PPID pembantu dan perwakilan OPD yang hadir, ia kemudian menjelaskan kalau belum terealisasinya hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran untuk program PPID. Ia bahkan menyebut kalau untuk program PPID di tahun 2019 justru dibantu oleh DPRD.

"Karena kekurangan anggaran tahun ini, sehingga kami tidak bisa masuk. Untuk tahun 2019, kami dibantu oleh DPRD. Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) cenderung tidak memberi space untuk kami," ungkapnya.

Ia mengatakan, selain belum terealisasinya PPID pembantu pada tingkat desa dan kecamatan, menurunnya kualitas standar pelaporan PPID, khususnya belum rincinya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (LRFK) menjadi catatan dalam penilaian PPID pada tahun ini.

Ia juga menyebut, masih ada OPD yang memiliki presentase upload data informasi yang rendah.

"LRFK yang kami minta yang dari SIMDA, bukan dari ASIS. Kami menilai, hal ini mudah untuk dilakukan. Tinggal kemauan saja," ujarnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar yang memimpin rapat koordinasi itu, meminta evaluasi serta catatan yang disampaikan untuk Anambas, perlu untuk ditindaklanjuti.

"Saran dan perintah yang harus dipenuhi, seperti menjangkau sampai ke desa di 2019 apa pun ceritanya harus dilaksanakan. Bukan tidak mau mengindahkan, tapi ini tetap menjadi evaluasi kami," ungkapnya.(tyn)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Rio Batubara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved