BATAM TERKINI

Pemko Batam Hentikan Lima PNS Tersandung Korupsi, Dua Lagi Tunggu Inkrah

"Kalau tak salah kita ada dua lagi yang belum inkrah. Itu yang kasus pungli di SMPN 10 Batam," kata Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, Rabu (19/1

Pemko Batam Hentikan Lima PNS Tersandung Korupsi, Dua Lagi Tunggu Inkrah
TRIBUNBATAM.id/ROMA ULY SIANTURI
Sekdako Batam Jefridin 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Pasca pemberhentian lima pegawai negeri sipil (PNS) yang tersandung kasus korupsi dan sudah inkrah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam, beberapa waktu lalu, saat ini masih ada beberapa PNS dengan kasus serupa yang belum diberhentikan statusnya sebagai PNS. Lantaran kasusnya belum inkrah.

"Kalau tak salah kita ada dua lagi yang belum inkrah. Itu yang kasus pungli di SMPN 10 Batam," kata Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, Rabu (19/12/2018).

Hak keduanya sebagai PNS, lanjutnya, saat ini masih tetap berjalan. Mereka tetap mendapatkan gaji pokok. Walaupun besarannya 50 persen.

"Gaji tetap jalan, sesuai aturan 50 persen. Nanti kalau sudah diputus inkrah, sudah ada surat keputusan (SK) pemberhentiannya, baru kita hentikan," ujarnya.

Baca: China Ingin Bikin Bandara di Benua Antartika. Untuk Apa?

Baca: Aleksandar Rakic Top Score Liga 1 2018 Jadi Rebutan PSM dan Persija. Ini Sikap PS Tira

Baca: Akibat Jalan Gubeng Surabaya Ambrol, Rumah Warga Retak dan Saluran Air Putus

Baca: Sebelum Terima Surat Bebas, Ahok Harus Pindah Dulu ke Lapas Cipinang. Ini Alasannya!

Sebelumnya, awal Desember lalu, Pemko Batam sudah memberhentikan lima PNS yang tersandung korupsi dan kasusnya sudah inkrah. PNS ini bertugas di organisasi perangkat daerah (OPD) berbeda, seperti RSUD Embung Fatimah, Dinas Kesehatan, bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Batam, dan Dinas Lingkungan Hidup.

"Lima orang ini yang masih ada di kita. Sudah kita serahkan SK-nya kepada yang bersangkutan. Awalnya yang bersangkutan kita undang supaya hadir, tapi semuanya tidak hadir. Kemudian kita surati ke tempat tinggal yang bersangkutan," kata Jefridin.

Dengan adanya SK pemberhentian itu, praktis kelima orang ini sudah tak lagi menjadi PNS di Pemko Batam dan hak-haknya sebagai PNS-pun, berupa gaji dan tunjangan sudah dihentikan.

"Kalau ada yang keberatan, silakan lewat proses jalur hukum. Karena ini bukan kehendak wali kota, tapi kebijakan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), BKN (Badan Kepegawaian Negara), Mendagri dan kementerian terkait," ujarnya.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan, keputusan tersebut diambil menindaklanjuti surat edaran yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri, beberapa waktu lalu. Sebelumnya juga sudah didahului dengan adanya pembahasan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, agar pegawai yang tersangkut korupsi diberhentikan.

"Kita teruskan surat edaran dari menteri itu, kita juga minta BKD (Badan Kepegawaian Daerah) untuk menginventarisir, mana yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kita surati mereka," kata Amsakar, beberapa waktu lalu.

Isi surat itu kata Amsakar, lebih agar tidak ada persoalan lain di kemudian hari, setelah pegawai tersebut diberhentikan dari statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Ini menyangkut gaji dan hak lainnya.

"Kita mau jangan sampai berketerusan (gaji). Nanti kasihan mereka. Sudahlah berhenti, harus mengembalikan lagi uang yang mereka terima. Ini lebih ke persoalan ke depan," ujarnya. (wie)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved