BPJS KESEHATAN

Dinas Tenaga Kerja Karimun Beri Komitmen untuk Mendukung Optimalisasi Program JKN

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Hazmi Yuliansyah mengatakan berkomitmen mendukung optimalisasi program JKN

Dinas Tenaga Kerja Karimun Beri Komitmen untuk Mendukung Optimalisasi Program JKN
DOK BJPS KESEHATAN BATAM
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergitas Pengawasan terhadap Kepatuhan dalam Program JKN antara Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun dengan BPJS Kesehatan Cabang Batam, di Karimun. 

TRIBUNBATAM.id, BATAM -  Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Hazmi Yuliansyah mengatakan berkomitmen mendukung optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal tersebut disampaikan pada pertemuan antara Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun dengan BPJS Kesehatan Cabang Batam sekaligus penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergitas Pengawasan terhadap Kepatuhan dalam Program JKN di Karimun pada Rabu (28/11) kemarin.

Ia mengatakan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun akan mendukung Program JKN melalui peningkatan kesadaran badan usaha dalam mematuhi ketentuan dalam Program JKN melalui sosialisasi kepada pemberi kerja dan hal lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan badan usaha di wilayah Kabupaten Karimun.

“Pada dasarnya kami mendukung optimalisasi Program JKN ini,” katanya.

Zoni Anwar Tanjung selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Batam mengatakan bahwa kesinambungan Program JKN sebagai program pemerintah ini tidak bisa berjalan dengan optimal tanpa dukungan dari berbagai pihak termasuk dinas tenaga kerja.

Hal ini mengingat pentingnya peran dinas tenaga kerja dalam meningkatkan kesadaran dalam hal kepatuhan badan usaha.

Untuk wilayah Karimun, seringkali kami mendapati perusahaan yang tidak mau mendaftarkan tenaga kerja asingnya, padahal menurut Peraturan Presiden No 19 tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan dikatakan bahwa peserta JKN adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia.

Itu artinya setiap perusahaan wajib mendaftarkan tenaga kerja asingnya tanpa alasan apapun.

“Seringkali alasan perusahaan tidak mendaftarkan tenaga kerja asing dengan alasan sudah memliki asuransi lain,” ujarnya.

Selain permasalahan tenaga kerja asing, Zoni juga mengaku sulit mendapatkan data dari badan usaha ketika proses pemeriksaan.

Hal ini tentu menyebabkan proses pemeriksaan badan usaha tidak dapat berlangsung secara efektif karena memakan waktu yang lama.

Dalam hal inilah BPJS Kesehatan memerlukan dukungan dari dinas terkait yang memiliki wewenang.

Dengan dukungan dari berbagai pihak termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun ini kami berharap program JKN akan lebih bermakna karena berkolaborasi dengan berbagai pihak, kata Zoni. (adv)

Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved